Soroti Perampokan Tanah Rakyat, Aktivis: Pelakunya Pengusaha Kuat

Kecenderungan penyerobotan atau perampokan tanah rakyat secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) belakangan semakin sering mengemuka di ruang publik.

Kondisi itu dibedah sejumlah aktivis yang hadir dalam diskusi "Tanah Untuk Rakyat", yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan dan Sabang Merauke Circle (SMC), di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Moh. Ali mengatakan, penyerobotan lahan masih terjadi karena pelakunya adalah pengusaha atau oligarki.

"Pelakunya pengusaha kuat atau oligarki yang bekerja sama dengan penguasa dan aparat," katakata Moh. Ali.

Bukan hanya para pemodal, Moh. Ali menuding negara juga secara semena-mena mengambil paksa tanah adat yang sudah dihuni ratusan tahun oleh warga, dengan alasan warga tidak memiliki surat legal.

Kata dia, Presiden Joko Widodo adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kecenderungan itu.

"Karena dia memimpin pemerintahan yang memfasilitasi penguasaan tanah rakyat oleh oligarki, dan pengambil alihan secara paksa tanah adat," tuturnya.

Sementara Ketua Harian Dekopin Ferry Juliantono menambahkan, bukan hanya tanah rakyat, kelembagaan yang memberdayakan ekonomi rakyat di pedesaan seperti KUD, juga Posyandu perannya sudah mulai digeser oleh lembaga yang lebih berorientasi komersial.

Ditambahkan Ketua Umum KSPSI Pembaruan Moh. Jumhur Hidayat diskusi "Tanah Untuk Rakyat" itu digagas oleh dia bersama Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle), dan Rocky Gerung dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia.