Berita

Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf/Ist

Hukum

Poros DKJ Minta Heru Datangi KPK dan Polda Metro Jaya

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 11:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Mero Jaya tengah mengungkap kasus dugaan korupsi lingkungan BUMD. 

Menanggapi hal ini, Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mendatangi KPK dan Polda Metro Jaya dengan membawa dokumen hasil temuan BPK tahun 2023 dan dokumen lainnya jika ada hasil temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, KPK saat ini sedang mendalami dugaan korupsi terkait dana penyertaan modal daerah (PMD) Pemprov DKI Jakarta ke PT Perumda Pembangunan Sarana, sebagai pengembangan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, dengan kerugian Rp152,5 miliar.

"Sejumlah pejabat struktural perusahan tersebut telah diperiksa KPK, termasuk sekretaris BP BUMD DKI Jakarta," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (24/9).

Polda Metro Jaya juga sedang mengusut dugaan korupsi kasus mark up anggaran pembayaran pajak tanah di PT Jakarta Propertindo alias Jakpro, tepatnya di Jalan Senopati 72, RT 009 RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

"Pajak yang seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp4 miliar, namun dibayar hingga Rp18 miliar dengan kas PT Jakpro. Bagaimana perkembangan kasusnya?" tanya Hasan.

Hasan mengatakan, Jakpro merupakan BUMD DKI Jakarta yang paling banyak memiliki anak perusahan dan mendapat PMD triliun rupiah.

Namun sayangnya Jakpro tidak menyetor dividen kepada Pemprov DKI dengan alas an bisnisnya merugi terus hingga Rp1 triliun.

"Pengawasan internal Japro sangat lemah, akibatnya dugaan praktik korupsi dan penyimpangan terus terjadi," kata Hasan.

Hasan menambahkan, Kehadiran Heru Budi Hartono serta Kepala BP BUMD DKI Nasruddin Djoko Surjono di KPK dan Polda Metro untuk mendorong penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus yang sedang ditanganinya terkait Pemprov DKI.

"Juga harus diaudit secara menyeluruh proyek-proyek yang dikerjakan PT Jakpro, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN," kata Hasan. 

"Ini mesti dilakukan Heru di akhir masa jabatannya untuk menunjukan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BUMD DKI," sambungnya.



Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya