Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Mero Jaya tengah mengungkap kasus dugaan korupsi lingkungan BUMD.
Menanggapi hal ini, Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mendatangi KPK dan Polda Metro Jaya dengan membawa dokumen hasil temuan BPK tahun 2023 dan dokumen lainnya jika ada hasil temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Pasalnya, KPK saat ini sedang mendalami dugaan korupsi terkait dana penyertaan modal daerah (PMD) Pemprov DKI Jakarta ke PT Perumda Pembangunan Sarana, sebagai pengembangan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, dengan kerugian Rp152,5 miliar.
"Sejumlah pejabat struktural perusahan tersebut telah diperiksa KPK, termasuk sekretaris BP BUMD DKI Jakarta," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (24/9).
Polda Metro Jaya juga sedang mengusut dugaan korupsi kasus mark up anggaran pembayaran pajak tanah di PT Jakarta Propertindo alias Jakpro, tepatnya di Jalan Senopati 72, RT 009 RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Pajak yang seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp4 miliar, namun dibayar hingga Rp18 miliar dengan kas PT Jakpro. Bagaimana perkembangan kasusnya?" tanya Hasan.
Hasan mengatakan, Jakpro merupakan BUMD DKI Jakarta yang paling banyak memiliki anak perusahan dan mendapat PMD triliun rupiah.
Namun sayangnya Jakpro tidak menyetor dividen kepada Pemprov DKI dengan alas an bisnisnya merugi terus hingga Rp1 triliun.
"Pengawasan internal Japro sangat lemah, akibatnya dugaan praktik korupsi dan penyimpangan terus terjadi," kata Hasan.
Hasan menambahkan, Kehadiran Heru Budi Hartono serta Kepala BP BUMD DKI Nasruddin Djoko Surjono di KPK dan Polda Metro untuk mendorong penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus yang sedang ditanganinya terkait Pemprov DKI.
"Juga harus diaudit secara menyeluruh proyek-proyek yang dikerjakan PT Jakpro, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN," kata Hasan.
"Ini mesti dilakukan Heru di akhir masa jabatannya untuk menunjukan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BUMD DKI," sambungnya.
