Sri Mulyani Diminta Jalankan Perintah Presiden soal Kebocoran Data

Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta mematuhi perintah Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy mengatakan, perintah Presiden Jokowi harus segera dilaksanakan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pasalnya, selama ini Kemenkeu cuma mengedepankan alokasi dana negara untuk proyek-proyek strategis namun abai terhadap kebocoran data.

"Kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah spending better, salah satunya dengan menggabungkan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN dan lain-lain, yang ternyata mengalami kebocoran 6 juta data NPWP," kata Bobby kepada wartawan, Selasa (24/9).

Legislator dari Fraksi Golkar ini mengingatkan Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara untuk proyek pemborosan.

"Jangan karena memangkas anggaran karena jargon spending better, arsitektur keamanan sibernya terlewat," demikian Bobby.