Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9)/Ist

Bisnis

Rakornas P2DD 2024 Bahas Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam rangka mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9). 

Acara ini menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas P2DD serta seluruh Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Rakornas P2DD membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di tingkat pemerintahan daerah.


Hadir dalam Rakornas 2024 antara lain yaitu Menko Perekonomian yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam sambutannya menguraikan tiga strategi utama untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi dan akseptasi digital dengan fokus pada pengembangan pembayaran digital oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi digital. 

Kedua, penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat perbankan daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola kas daerah.

Dalam kesempatan ini Perry juga menyoroti bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menjadi panduan dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. 

“Melalui sinergi dengan program pemerintah, berbagai inisiatif seperti pembayaran pajak melalui QRIS dan program bantuan sosial nontunai berhasil mendorong akselerasi digitalisasi,” kata Perry.

Percepatan digitalisasi daerah diklaim telah menunjukkan hasil yang signifikan, terbukti dari peningkatan jumlah pemerintah daerah yang masuk dalam kategori "Digital". 

Hingga semester I 2024, sebanyak 480 pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem pembayaran digital, meningkat dari 449 daerah pada semester II 2023. Angka ini juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024 sebesar 85 persen.

Pada kesempatan ini, penghargaan Championship TP2DD 2024 juga diberikan kepada pemerintah daerah terbaik yang berhasil mendorong digitalisasi di wilayah masing-masing, mencakup provinsi, kota, dan kabupaten terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, serta TP2DD Rookie of The Year berdasarkan hasil asesmen kinerja TP2DD tahun 2023.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Wall Street Hijau Berkat Inflasi AS Melandai

Rabu, 15 Juli 2026 | 08:16

Danantara Dorong Hilirisasi Mineral untuk Wujudkan Indonesia Pemain Utama Global

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:55

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:40

Logam Mulia Melesat Didorong Melandainya Inflasi AS, Emas Tembus 4.000 Dolar AS

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:20

Bursa Eropa Rebound, Inflasi AS Melandai Redakan Kekhawatiran Investor

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:11

PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:52

Kuliner Viral Hair Croissant Tak Bisa Disertifikasi Halal

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21

Prancis Mati Kutu

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:05

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:37

TPPU Bukan soal untuk Apa Uangnya, tapi soal Asal Usulnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:34

Selengkapnya