Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin/Ist
Komisi I DPR merasa kecewa dengan masalah keamanan data di Indonesia, khususnya terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sering mengalami kebocoran.
Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, mengungkapkan kekecewaannya terkait PDNS karena kasus pencurian data terus berulang. Ia pun mengingatkan kebocoran data oleh hacker Bjorka pada 2020.
"Ini kejadian berulang pada september 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yg sama sebesar 1,3 miliar data
sim card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ mencangkup ada nomer hp email dan NIK juga,” ungkap Nurul dalam rapat kerja bersama Menko Polhukam dan Kemenkominfo, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (23/9).
“Dan konon keluarga bapak presiden juga kena kena hacknya juga pencurian data ini. Nah ini kan kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih? Masalahnya dimana? Kita ini gemes,” imbuh Nurul menegaskan.
Politikus Golkar ini pun menilai masalah utama terletak pada sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang belum memadai.
"Kalau saya identifikasi masalahnya yang terutama masalah SDM, yang kedua masalah teknologi, jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti,” jelas Nurul.
Nurul pun menekankan bahwa masalah ini mencerminkan lemahnya pertahanan data Indonesia, yang rentan terhadap serangan hacker.
Ia lantas menyinggung soal anggaran Kemenkominfo yang turun hampir 50 persen, namun berharap jika anggaran ditingkatkan, tanggung jawab untuk menjaga keamanan data publik juga harus lebih besar.
"Tadi juga bapak menteri katakan harus ada regulasi yang fleksibel, okay, saya setuju, karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika? Dari China? Dari Jepang?
Wherever begitu, dari India? Tapi tolong dong jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Nurul berharap pemerintah lebih serius dalam menangani isu ini agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat dan aman menuju 2045.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid selaku pimpinan rapat pun merespons kegemasan Nurul dengan setuju pada urgensi isu tersebut.
“Baik, terima kasih, saya perlu saya amini kegemesan Ibu Nurul. Saya perlu klarifikasi satu aja yang terkait dengan saya, itu rumor aja mbak,” kata Meutya.
