Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Penghapusan Pajak Suku Cadang Pesawat Diyakini Dapat Turunkan Harga Tiket Domestik

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana penghapusan pajak atas suku cadang pesawat diprediksi akan segera mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan harga tiket pesawat domestik.

Sebaliknya, kata Budi, jika pajak suku cadang ini masih terus diterapkan maka banyak pesawat asal Indonesia yang malah melakukan perawatan pesawat di luar negeri.

"Sehingga ada capital flight, yang diakibatkan oleh pajak atas suku cadang. Itu sedang dibahas. Tapi pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," kata Menhub Budi, dikutip Senin (23/9).

Selain itu, Budi juga membahas penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan bakar pesawat, seperti avtur, dan penumpang. Ia menegaskan bahwa biaya pajak ini turut mempengaruhi mahalnya harga tiket penerbangan domestik.

Meski demikian, ia memahami jika pajak dihilangkan maka akan berpengaruh pada penerimaan pajak lain. Namun hal ini harus dilakukan, karena saat ini hanya moda transportasi pesawat yang dikenakan PPN.

"Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak yang lain, tapi harus dipahami bahwa yang namanya perhubungan udara ini satu-satunya yang dikenakan PPN. Dulu yang namanya penerbangan yang ada itu adalah kebutuhan tersier. Kalau sekarang semua mengharapkan ada penerbangan," katanya.

Ia menambahkan, mahalnya harga avtur bahkan menyebabkan penghentian beberapa rute penerbangan, seperti di Wakatobi dan Kerinci, karena harga tiket yang terlalu tinggi tidak dapat dijangkau masyarakat.

"Katakanlah Wakatobi, ada tadi Kerinci, yang tadinya ada sekarang tidak ada karena avtur yang relatif mahal maka harga menjadi mahal sehingga masyarakat tidak terjangkau," katanya.

Menurut Budi hal ini juga dibicarakan dan dirapatkan dengan Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket pesawat. Nantinya keputusan mengenai hal ini tentunya akan diputuskan oleh Satgas.

Sebagai solusi tambahan, Budi juga mengusulkan kepada Satgas agar penyedia bahan bakar pesawat, seperti avtur, tidak hanya dimonopoli oleh satu provider. Ia meyakini, dengan adanya multi provider, harga avtur dapat turun signifikan dan berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya