Berita

Kelas menengah turun selama pemerintahan Jokowi/RMOL

Politik

Ahli Fiskal Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal Kembangkan Kelas Menengah

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 22:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengembangkan kelas menengah menjadi kelas atas.

Hal itu disampaikan ahli fiskal Prof Awalil Rizky dalam forum diskusi virtual Insan Cita bertemakan ‘Kelas Menengah Semakin Menipis, Bagaimana Prospek Indonesia’, Minggu malam (22/9).

“Saya menilai pemerintahan Jokowi ini gagal mengembangkan kelas menengah kalau disederhanakan saya memperlihatkan beberapa klasifikasi yang cenderung mengembang selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun terakhir yang istilah-istilah ini dikenal di dalam publikasi Badan Pusat Statistik tapi beda-beda,” kata Awalil mengawali presentasenya.


Ia mengurai pada periode 2019-2024 kelompok miskin bertambah 80.000 orang rentan miskin bertambah 12,72 juta orang, menuju kelas menengah bertambah 8,65 juta orang, kelas menengah berkurang 9,48 orang.

“Dari data BPS yang disajikan dalam rapat di DPR pertama itu kelompok menengah menurun berkurang 9,48 juta orang saya nggak mau pakai presentasi biar jelas permasalahannya,” sambungnya.

Profesor Awali mengatakan kelas menengah turun selama 5 tahun terakhir dari data BPS. Namun, cukup membingungkan kelas menengah justru turun cukup signifikan.

“Dengan ukuran BPS turunnya nggak main-main 9,5 juta. Saat yang bersamaan yang di atas jadi dia nggak miskin tapi dekat dengan orang rentan miskin itu bertambah dari 12,85 juta menjadi 15,75juta nambahnya banyak 8,65 juta di sini timbul imajinasi bahwa kelas menengah ini turun ke situ,” katanya.

“Mengapa karena kelas atas hanya bertambah 50 ribu, mungkin dalam presentasi tidak bertambah. Jadi nggak ada penambahan jadi menuju kelas menengah bertambah menariknya juga yang rentan juga bertambah 12,72 juta,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya