Berita

Kelas menengah turun selama pemerintahan Jokowi/RMOL

Politik

Ahli Fiskal Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal Kembangkan Kelas Menengah

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 22:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengembangkan kelas menengah menjadi kelas atas.

Hal itu disampaikan ahli fiskal Prof Awalil Rizky dalam forum diskusi virtual Insan Cita bertemakan ‘Kelas Menengah Semakin Menipis, Bagaimana Prospek Indonesia’, Minggu malam (22/9).

“Saya menilai pemerintahan Jokowi ini gagal mengembangkan kelas menengah kalau disederhanakan saya memperlihatkan beberapa klasifikasi yang cenderung mengembang selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun terakhir yang istilah-istilah ini dikenal di dalam publikasi Badan Pusat Statistik tapi beda-beda,” kata Awalil mengawali presentasenya.


Ia mengurai pada periode 2019-2024 kelompok miskin bertambah 80.000 orang rentan miskin bertambah 12,72 juta orang, menuju kelas menengah bertambah 8,65 juta orang, kelas menengah berkurang 9,48 orang.

“Dari data BPS yang disajikan dalam rapat di DPR pertama itu kelompok menengah menurun berkurang 9,48 juta orang saya nggak mau pakai presentasi biar jelas permasalahannya,” sambungnya.

Profesor Awali mengatakan kelas menengah turun selama 5 tahun terakhir dari data BPS. Namun, cukup membingungkan kelas menengah justru turun cukup signifikan.

“Dengan ukuran BPS turunnya nggak main-main 9,5 juta. Saat yang bersamaan yang di atas jadi dia nggak miskin tapi dekat dengan orang rentan miskin itu bertambah dari 12,85 juta menjadi 15,75juta nambahnya banyak 8,65 juta di sini timbul imajinasi bahwa kelas menengah ini turun ke situ,” katanya.

“Mengapa karena kelas atas hanya bertambah 50 ribu, mungkin dalam presentasi tidak bertambah. Jadi nggak ada penambahan jadi menuju kelas menengah bertambah menariknya juga yang rentan juga bertambah 12,72 juta,” tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya