Berita

Kelas menengah turun selama pemerintahan Jokowi/RMOL

Politik

Ahli Fiskal Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal Kembangkan Kelas Menengah

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 22:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengembangkan kelas menengah menjadi kelas atas.

Hal itu disampaikan ahli fiskal Prof Awalil Rizky dalam forum diskusi virtual Insan Cita bertemakan ‘Kelas Menengah Semakin Menipis, Bagaimana Prospek Indonesia’, Minggu malam (22/9).

“Saya menilai pemerintahan Jokowi ini gagal mengembangkan kelas menengah kalau disederhanakan saya memperlihatkan beberapa klasifikasi yang cenderung mengembang selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun terakhir yang istilah-istilah ini dikenal di dalam publikasi Badan Pusat Statistik tapi beda-beda,” kata Awalil mengawali presentasenya.


Ia mengurai pada periode 2019-2024 kelompok miskin bertambah 80.000 orang rentan miskin bertambah 12,72 juta orang, menuju kelas menengah bertambah 8,65 juta orang, kelas menengah berkurang 9,48 orang.

“Dari data BPS yang disajikan dalam rapat di DPR pertama itu kelompok menengah menurun berkurang 9,48 juta orang saya nggak mau pakai presentasi biar jelas permasalahannya,” sambungnya.

Profesor Awali mengatakan kelas menengah turun selama 5 tahun terakhir dari data BPS. Namun, cukup membingungkan kelas menengah justru turun cukup signifikan.

“Dengan ukuran BPS turunnya nggak main-main 9,5 juta. Saat yang bersamaan yang di atas jadi dia nggak miskin tapi dekat dengan orang rentan miskin itu bertambah dari 12,85 juta menjadi 15,75juta nambahnya banyak 8,65 juta di sini timbul imajinasi bahwa kelas menengah ini turun ke situ,” katanya.

“Mengapa karena kelas atas hanya bertambah 50 ribu, mungkin dalam presentasi tidak bertambah. Jadi nggak ada penambahan jadi menuju kelas menengah bertambah menariknya juga yang rentan juga bertambah 12,72 juta,” tutupnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya