Berita

Dr. Janpatar Simamora pada peluncuran peta kerawanan pemilu 2024 di Sumatera Utara/RMOL

Politik

Janpatar Simamora: Pengawasan Pemilu Tidak Mudah Jika Pelaku Lebih Banyak

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 16:04 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pengawasan pada pemilihan umum tidak mudah dilakukan jika hanya mengandalkan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebab, masyarakat yang terlibat dalam pemilu jauh lebih besar dari jumlah anggota Bawaslu selaku lembaga yang ditugaskan melakukan pengawasan.

Demikian salah satu poin yang disampaikan pengamat Hukum Tata Negara Dr Janpatar Simamora menanggapi hasil Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang diluncurkan oleh Bawaslu Sumut beberapa hari lalu.

“Pertanyaannya kalau lebih banyak yang melakukan pelanggaran maka siapa yang siapa yang diawasi?, itu kan menjadi pertanyaan. Karena pelanggaran itu terjadi atas dasar saling menguntungkan antara pemberi dan penerima,” katanya.


Akademisi Universitas HKBP Nommensen ini menjelaskan, pelanggaran pemilu akan semakin massif terjadi. Hal ini tidak dinafikan mengingat saat ini banyak elemen lain yang mempengaruhi sikap seseorang untuk terlibat dalam pelanggaran itu. Salah satu yakni persoalan ekonomi.

“Negara yang ingin melaksanakan demokrasi namun ekonominya belum mapan, maka demokrasi tidak akan berjalan baik. Tingkat kematangan berfikir sebagai warga negara belum melekat, karena masyarakatnya juga masih memikirkan kebutuhannya untuk besok,” ujarnya.

Karena inilah maka kata Janpatar menilai, Bawaslu sudah tepat untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pengawasan pemilu.

“Seminar-seminar dengan menggandeng akademisi, pihak kampus menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan partisipasi pengawas. Semoga muncul kerelaan atas dorongan moral untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan pemilu,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya