Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus/Ist

Politik

ANCAMAN BADAI PHK

PDIP: Presiden Kok Menyebar Ketakutan

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama saja menebar ketakutan bagi rakyat. Padahal, tugas seorang presiden justru memberikan rasa aman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Jokowi yang menyebut 85 juta pekerjaan berpotensi hilang di tahun 2025.

“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” kritik Deddy sebagaimana disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9). 


Alih-alih menebar ketakutan, Presiden Jokowi seharusnya menjelaskan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah, bukan hanya memberi peringatan semata.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan, badai PHK bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan alas kaki. 

Deflasi telah terjadi selama empat bulan berturut-turut dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Imbasnya, permintaan dalam negeri berkurang.

Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan.

"Itu semua merupakan akibat arah dan kebijakan pemerintah yang salah selama 10 tahun ini,” tegas Deddy. 

Deddy juga menyebut kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan tidak membangun struktur ekonomi yang kuat. Sehingga, fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam tidak menciptakan daya saing, sementara APBN gagal menjadi stimulus ekonomi yang nyata.

Atas dasar itu, Deddy menyesalkan prioritas anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial dan pertahanan. 

“(Sementara) UMKM yang menjadi tiang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak diperhatikan dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya