Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus/Ist

Politik

ANCAMAN BADAI PHK

PDIP: Presiden Kok Menyebar Ketakutan

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama saja menebar ketakutan bagi rakyat. Padahal, tugas seorang presiden justru memberikan rasa aman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Jokowi yang menyebut 85 juta pekerjaan berpotensi hilang di tahun 2025.

“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” kritik Deddy sebagaimana disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9). 


Alih-alih menebar ketakutan, Presiden Jokowi seharusnya menjelaskan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah, bukan hanya memberi peringatan semata.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan, badai PHK bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan alas kaki. 

Deflasi telah terjadi selama empat bulan berturut-turut dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Imbasnya, permintaan dalam negeri berkurang.

Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan.

"Itu semua merupakan akibat arah dan kebijakan pemerintah yang salah selama 10 tahun ini,” tegas Deddy. 

Deddy juga menyebut kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan tidak membangun struktur ekonomi yang kuat. Sehingga, fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam tidak menciptakan daya saing, sementara APBN gagal menjadi stimulus ekonomi yang nyata.

Atas dasar itu, Deddy menyesalkan prioritas anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial dan pertahanan. 

“(Sementara) UMKM yang menjadi tiang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak diperhatikan dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya