Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus/Ist

Politik

ANCAMAN BADAI PHK

PDIP: Presiden Kok Menyebar Ketakutan

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama saja menebar ketakutan bagi rakyat. Padahal, tugas seorang presiden justru memberikan rasa aman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Jokowi yang menyebut 85 juta pekerjaan berpotensi hilang di tahun 2025.

“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” kritik Deddy sebagaimana disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9). 


Alih-alih menebar ketakutan, Presiden Jokowi seharusnya menjelaskan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah, bukan hanya memberi peringatan semata.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan, badai PHK bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan alas kaki. 

Deflasi telah terjadi selama empat bulan berturut-turut dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Imbasnya, permintaan dalam negeri berkurang.

Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan.

"Itu semua merupakan akibat arah dan kebijakan pemerintah yang salah selama 10 tahun ini,” tegas Deddy. 

Deddy juga menyebut kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan tidak membangun struktur ekonomi yang kuat. Sehingga, fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam tidak menciptakan daya saing, sementara APBN gagal menjadi stimulus ekonomi yang nyata.

Atas dasar itu, Deddy menyesalkan prioritas anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial dan pertahanan. 

“(Sementara) UMKM yang menjadi tiang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak diperhatikan dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya