Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus/Ist

Politik

ANCAMAN BADAI PHK

PDIP: Presiden Kok Menyebar Ketakutan

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama saja menebar ketakutan bagi rakyat. Padahal, tugas seorang presiden justru memberikan rasa aman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Jokowi yang menyebut 85 juta pekerjaan berpotensi hilang di tahun 2025.

“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” kritik Deddy sebagaimana disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9). 


Alih-alih menebar ketakutan, Presiden Jokowi seharusnya menjelaskan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah, bukan hanya memberi peringatan semata.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan, badai PHK bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan alas kaki. 

Deflasi telah terjadi selama empat bulan berturut-turut dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Imbasnya, permintaan dalam negeri berkurang.

Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan.

"Itu semua merupakan akibat arah dan kebijakan pemerintah yang salah selama 10 tahun ini,” tegas Deddy. 

Deddy juga menyebut kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan tidak membangun struktur ekonomi yang kuat. Sehingga, fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam tidak menciptakan daya saing, sementara APBN gagal menjadi stimulus ekonomi yang nyata.

Atas dasar itu, Deddy menyesalkan prioritas anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial dan pertahanan. 

“(Sementara) UMKM yang menjadi tiang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak diperhatikan dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya