Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus/Ist
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama saja menebar ketakutan bagi rakyat. Padahal, tugas seorang presiden justru memberikan rasa aman.
Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Jokowi yang menyebut 85 juta pekerjaan berpotensi hilang di tahun 2025.
“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” kritik Deddy sebagaimana disampaikan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9).
Alih-alih menebar ketakutan, Presiden Jokowi seharusnya menjelaskan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah, bukan hanya memberi peringatan semata.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan, badai PHK bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan alas kaki.
Deflasi telah terjadi selama empat bulan berturut-turut dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Imbasnya, permintaan dalam negeri berkurang.
Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan.
"Itu semua merupakan akibat arah dan kebijakan pemerintah yang salah selama 10 tahun ini,” tegas Deddy.
Deddy juga menyebut kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan tidak membangun struktur ekonomi yang kuat. Sehingga, fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam tidak menciptakan daya saing, sementara APBN gagal menjadi stimulus ekonomi yang nyata.
Atas dasar itu, Deddy menyesalkan prioritas anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial dan pertahanan.
“(Sementara) UMKM yang menjadi tiang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak diperhatikan dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.
