Parlemen Uni Eropa Akui Lawan Maduro sebagai Presiden

Sebuah resolusi dikeluarkan Parlemen Eropa berisi pengakuan bahwa kandidat oposisi Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia adalah presiden resmi yang terpilih dalam pemilu dua bulan lalu.

Resolusi yang juga berisi desakan agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Presiden Nicolas Maduro itu, memperoleh dukungan dari 309 suara dan 201 lainnya menentang.

“Uni Eropa harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa Edmundo Gonzalez Urrutia, Presiden Venezuela yang sah dan terpilih secara demokratis, dapat memangku jabatan pada 10 Januari 2025,” kata Parlemen Eropa, seperti dimuat AFP pada Jumat (20/9).

Kandidat oposisi Gonzalez Urrutia yang baru-baru ini melarikan diri ke Spanyol, berterima kasih kepada Parlemen Eropa atas pemungutan suara tersebut, menyebutnya sebagai pengakuan atas keinginan kedaulatan rakyat Venezuela.

“Pesan saya kepada rakyat Venezuela adalah ini: Komunitas internasional terus meningkatkan dukungannya,” katanya dalam pesan yang diunggah di X.

Namun, resolusi tersebut memicu kontroversi di kalangan politisi sayap kiri di Parlemen Eropa setelah blok tengah-kanan utama menyusunnya bersama dengan kelompok sayap kanan baru.

Patriots for Europe, yang mencakup partai-partai sayap kanan termasuk National Rally Prancis dan Vox Spanyol, dibentuk setelah pemilihan umum di seluruh Uni Eropa pada bulan Juni.

Politisi sayap kiri mengecam Partai Rakyat Eropa sayap kanan-tengah karena mengingkari janjinya dengan bekerja sama dengan sayap kanan membuat resolusi tersebut.

Dewan Pemilihan Venezuela (CNE) menyatakan Maduro sebagai pemenang dalam pemilu dua bulan lalu dengan perolehan suara 52 persen suara.

Kendati demikian, CNE dikritik karena tidak mampu menampilkan hasil kemenangan Maduro secara rinci. Mereka mengklaim mengalami serangan siber selama pemilu, sehingga beberapa data hilang.

Klaim itu juga telah diakui oleh Mahkamah Agung Venezuela beserta dengan keabsahan kemenangan Maduro.

Sementara itu, pihak oposisi mengklaim telah memperoleh kemenangan hingga 70 persen dan menilai laporan CNE telah dimanipulasi.