Berita

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani dalam Milken Institute Asia Summit 2024/bkpm.go.id

Bisnis

Rosan: Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Ancaman Global

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 09:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa kolaborasi harus diwujudkan dalam berbagai sektor ekonomi politik. Tujuannya, untuk memberikan kepastian kepada investor.

"Ketidakpastian adalah risiko terbesar stabilitas geopolitik global. Jawaban dari ancaman itu adalah kolaborasi," kata Rosan, saat menjadi panelis pada Milken Institute Asia Summit 2024, di Singapura, dikutip Jumat (20/9). 


Ia menambahkan, ajakan untuk kolaborasi telah ditawarkan kepada para investor, dengan stabilitas ekonomi politik yang ada, menuju Indonesia Emas 2045. 

Milken Institute Asia Summit 2024 merupakan ajang para pemimpin global membentuk kemitraan strategis untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. 

Acara yang dihadiri oleh para pemimpin global di berbagai sektor itu, menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Asia.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan global. Di antaranya, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketahanan ekonomi pascapandemi.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan sekitar 3.700 GW. Rosan menyebut, jumlah tersebut terdiri dari energi surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, biomassa, arus  pasang surut, dan energi panas bumi.  

"Tantangannya, mengubah potensi yang ada menjadi kenyataan, ditambah dengan adanya tekanan politik global yang berlangsung cukup lama, pemerintah Indonesia  merespons dengan inovasi-inovasi kebijakan yang menjadi fokus pemerintah tersebut," katanya.

Potensi energi hijau besar itu tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. 

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta penting untuk mendorong skema public private partnership (PPP) dalam mempercepat program energi hijau.

"Pemerintah Indonesia secara tegas berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata global melalui penguatan sumber daya manusia dan mempercepat ekonomi hijau di masa depan," ungkapnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya