Berita

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani dalam Milken Institute Asia Summit 2024/bkpm.go.id

Bisnis

Rosan: Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Ancaman Global

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 09:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa kolaborasi harus diwujudkan dalam berbagai sektor ekonomi politik. Tujuannya, untuk memberikan kepastian kepada investor.

"Ketidakpastian adalah risiko terbesar stabilitas geopolitik global. Jawaban dari ancaman itu adalah kolaborasi," kata Rosan, saat menjadi panelis pada Milken Institute Asia Summit 2024, di Singapura, dikutip Jumat (20/9). 

Ia menambahkan, ajakan untuk kolaborasi telah ditawarkan kepada para investor, dengan stabilitas ekonomi politik yang ada, menuju Indonesia Emas 2045. 

Milken Institute Asia Summit 2024 merupakan ajang para pemimpin global membentuk kemitraan strategis untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. 

Acara yang dihadiri oleh para pemimpin global di berbagai sektor itu, menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Asia.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan global. Di antaranya, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketahanan ekonomi pascapandemi.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan sekitar 3.700 GW. Rosan menyebut, jumlah tersebut terdiri dari energi surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, biomassa, arus  pasang surut, dan energi panas bumi.  

"Tantangannya, mengubah potensi yang ada menjadi kenyataan, ditambah dengan adanya tekanan politik global yang berlangsung cukup lama, pemerintah Indonesia  merespons dengan inovasi-inovasi kebijakan yang menjadi fokus pemerintah tersebut," katanya.

Potensi energi hijau besar itu tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. 

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta penting untuk mendorong skema public private partnership (PPP) dalam mempercepat program energi hijau.

"Pemerintah Indonesia secara tegas berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata global melalui penguatan sumber daya manusia dan mempercepat ekonomi hijau di masa depan," ungkapnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya