Pemerintah Harus Segera Selesaikan Kisruh Kadin Kalau Tak Ingin Ekonomi Terganggu

Dualisme kepemimpinan di organisasi pengusaha nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menyusul Munaslub yang dituding ilegal sehingga melengserkan kepemimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid, disesalkan sejumlah pihak. 

Sebab kisruh tersebut bukan saja mengganggu agenda internal organisasi, tetapi bisa berdampak luas terhadap agenda pembangunan ekonomi nasional.

"Ini sangat kami sayangkan. Karena bukan tidak mungkin masalah ini bisa merembet jauh ke mana-mana, ya dunia usaha terganggu, investasi terdampak karena tidak ada kepastian, yang ujungnya agenda ekonomi terganggu dan tentu kami sebagai buruh pasti akan terkena dampak juga di tengah gelombang PHK saat ini yang semakin marak," ujar Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Atas dasar itu, Arnod berharap pemerintah perlu serius menyikapi kisruh Kadin ini. Tentu saja dengan menjaga sikap objektif dan tidak terjebak dalam agenda pihak tertentu. Apalagi kepentingan politik. 

"Artinya pemerintah berada di tengah-tengah, jangan berpihak pada salah satu kubu. Tetapi pemerintah perlu berpegang pada aturan yang berlaku dalam hal ini AD/ART organisasi karena itu yang mengikat semua," jelas Arnod.

Kisruh Kadin ini, lanjut nArnod, juga turut berpengaruh pada agenda transisi kepemimpinan yang membutuhkan stabilitas di segala sektor termasuk dunia usaha. 

"Pekerjaan Rumah pemerintah saat ini dan ke depan sangat berat. Bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana meningkatkan ekspor dan menekan impor, bagaimana berdaya saing, yang tentunya di tengah situasi global tak menentu. Ini tidak mudah," jelasnya. 

"Jangan ditambah lagi dengan kondisi internal wadah pelaku usaha yang terlibat konflik. Ini sangat tidak sehat dan tidak menguntungkan. Kami minta agar segera diakhiri, pemerintah juga jangan terjebak dalam permainan kelompok tertentu," pungkas Arnod.