Berita

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Ekspor Pasir Laut cuma Untungkan Singapura

Kedaulatan Bangsa Terusik
RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas untuk melegalkan ekspor pasir laut perlu dipertimbangkan ulang dari sisi dampak ekologis dan sosial. 

Bahkan, dibukanya kembali keran ekspor pasir laut mengakibatkan rasa kedaulatan berbangsa dan bernegara sedikit terusik.

Begitu yang disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim terkait dibukanya kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya ditutup.


Menurut Wildan, pembukaan keran ekspor pasir laut akan berdampak terhadap kondisi ekologis dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dampak terbesar dari sisi ekologis akan dirasakan oleh masyarakat pesisir di Riau dan Kepulauan Riau.

"Aktivitas ekspor pasir laut yang dilegalkan ini akan menguntungkan Singapura," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).

Sejauh ini, kata Wildan,Singapura merupakan satu-satunya negara yang menjadi pelanggan tetap pasir laut Indonesia yang dikirim dari Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Kedua provinsi ini akan mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun risikonya adalah kerusakan ekologis dan protes dari masyarakat di wilayah pesisir.

Merujuk pada praktik pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor di periode sebelumnya kata Wildan, ada lima lokasi yang bakal dikeruk pasirnya. 

Kelima lokasi itu adalah, perairan Bengkalis dan Pulau Rupat di Riau, Pulau Citlim, Pulau Pemping, Pulau Linau di Kepri.




Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya