Berita

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Ekspor Pasir Laut cuma Untungkan Singapura

Kedaulatan Bangsa Terusik
RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas untuk melegalkan ekspor pasir laut perlu dipertimbangkan ulang dari sisi dampak ekologis dan sosial. 

Bahkan, dibukanya kembali keran ekspor pasir laut mengakibatkan rasa kedaulatan berbangsa dan bernegara sedikit terusik.

Begitu yang disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim terkait dibukanya kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya ditutup.


Menurut Wildan, pembukaan keran ekspor pasir laut akan berdampak terhadap kondisi ekologis dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dampak terbesar dari sisi ekologis akan dirasakan oleh masyarakat pesisir di Riau dan Kepulauan Riau.

"Aktivitas ekspor pasir laut yang dilegalkan ini akan menguntungkan Singapura," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).

Sejauh ini, kata Wildan,Singapura merupakan satu-satunya negara yang menjadi pelanggan tetap pasir laut Indonesia yang dikirim dari Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Kedua provinsi ini akan mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun risikonya adalah kerusakan ekologis dan protes dari masyarakat di wilayah pesisir.

Merujuk pada praktik pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor di periode sebelumnya kata Wildan, ada lima lokasi yang bakal dikeruk pasirnya. 

Kelima lokasi itu adalah, perairan Bengkalis dan Pulau Rupat di Riau, Pulau Citlim, Pulau Pemping, Pulau Linau di Kepri.




Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya