Berita

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto/Net

Politik

Penyusunan Kabinet Prabowo Bukan Soal Bagi-bagi Kekuasaan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, diprediksi akan menyusun kabinetnya tidak berdasarkan balas budi kepada partai politik atau pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam kemenangannya. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo yang terpilih pada Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih menteri. 

Dia meyakini, penambahan jumlah kementerian era Prabowo yang diperkirakan akan mencapai 40 hingga 44 kementerian, atau lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi yang sebanyak 34 kementerian, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ajang mengakomodir pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemenangannya. 


"Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet," ujar Subiran kepada RMOL, pada Senin (16/9). 

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati, karakter hingga prinsip kepemimpinan Prabowo terbilang idealis dan strategis, sehingga tidak terlalu pragmatis. 

"Ditambah lagi dengan komitmen visi Indonesia Maju 2045, maka kabinet Prabowo-Gibran akan diarahkan sejarah untuk membentuk zaken kabinet  atau yang biasa disebut sebagai kabinet yang terdiri dari para pakar, atau kabinet profesional," tuturnya. 

Oleh karena itu, penulis buku "Negara Katanya" tersebut meyakini Prabowo akan menyusun kabinet bukan karena balas budi politik semata, tetap juga memikirkan jangka panjang dari keberlangsungan pemerintahan yang alam berjalan sejak akhir 2024 hingga 2029 mendatang. 

"Jadi Prabowo akan mewajibkan partai politik mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk kabinet dengan syarat profesional dan pakar di bidang yang akan ditugaskan," katanya.

"Jadi bukan sekedar politik akomodatif apalagi sekedar bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

UPDATE

Puan: APBN 2027 Harus Jadi Instrumen Nyata untuk Sejahterakan Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:19

28 Tahun Reformasi, Kekuasaan Harus Berjalan Independen

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:18

Prabowo Minta Menkeu Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai Bermasalah

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:08

Bitcoin Depot Bangkrut, Hampir 10 Ribu ATM Ditutup

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:07

Pemerintah Harus All Out Bebaskan WNI yang Ditahan Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:01

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus Diperkuat

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:46

Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Asal Bisa Hidup Layak dan Sejahtera

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:42

Kenaikan Penerimaan Pajak Jangan Bikin Terlena

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:38

Sah! Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit Hingga Batu Bara Satu Pintu Lewat BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:33

Fatayat NU Ajak Kader Perempuan Lebih Percaya Diri di Ruang Publik

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:32

Selengkapnya