PM Baru Yordania, Jafar Hassan/DW
Raja Yordania, Abdullah II telah menerima pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bisher al-Khasawneh setelah pemilihan legislatif pekan lalu.
Khasawneh, seorang diplomat veteran berusia 55 tahun, telah memimpin pemerintahan Yordania sejak Oktober 2020.
Raja kemudian menunjuk seorang teknokrat dan mantan menteri perencanaan yang saat ini menjabat sebagai kepala kantor raja, Jafar Hassan sebagai pengganti Khasawneh.
Sebuah pernyataan istana kerajaan pada Senin (16/9) mengatakan Raja Abdullah telah memerintahkan pemerintahan Khasawneh untuk tetap menjalankan tugasnya hingga kabinet baru selesai dibentuk.
Berdasarkan konstitusi kerajaan, perdana menteri biasanya mengundurkan diri setelah pemilihan legislatif. Rajalah yang menunjuk perdana menteri, bukan parlemen, yang memiliki kekuasaan terbatas.
Parlemen Yordania bersifat bikameral. Rakyat secara langsung memilih perwakilan untuk DPR setiap empat tahun, tetapi raja menunjuk semua 65 anggota majelis tinggi, Senat.
Mengutip laporan
Al Jazeera, Front Aksi Islam (IAF) Yordania, sayap politik Ikhwanul Muslimin, berada di posisi teratas dengan memenangkan 31 dari 138 kursi di parlemen, perwakilan partai terbesar sejak 1989.
Meskipun jumlah pemilih rendah yaitu 32 persen, keberhasilan partai tersebut datang dengan para pemilih yang frustrasi tentang kesulitan ekonomi dan perang Israel di Gaza.
Yordania pada tahun 1994 menandatangani perjanjian damai dengan Israel, menjadi negara Arab kedua yang melakukannya setelah Mesir.
Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, Yordania telah berusaha untuk berjalan di atas tali politik dengan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel dan bahkan campur tangan dalam serangan balasan Iran terhadap Israel pada bulan April ketika Yordania menembak jatuh rudal saat terbang di atas wilayahnya.
Sikap ini telah membuat marah sebagian besar warga Yordania, banyak di antaranya adalah keturunan warga Palestina yang dipaksa keluar dari tanah mereka dalam Nakba dan perang tahun 1967.
Perang di Gaza juga telah memukul sektor pariwisata di Yordania, yang bergantung pada sektor tersebut untuk sekitar 14 persen dari produk domestik brutonya.
Kerajaan itu juga sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional.
