Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Prabowo Tak Perlu Mengemis Dukungan Megawati

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 11:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan sampai terkesan mengemis dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Dengan dukungan 80 persen kursi di parlemen, Prabowo seharusnya lebih siap dan lebih percaya diri untuk menjalankan pemerintahan meskipun tanpa dukungan dari Megawati dan PDI Perjuangan.

"Jangan sampai gembar-gembor rencana pertemuan dengan Megawati dan keinginan Prabowo memerintah tanpa parpol di luar kekuasaan (oposisi) menimbulkan kesan seolah-olah mengemis dukungan dari Megawati dan PDIP," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (16/9).


Menurut Haidar, kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo yang diusung oleh Megawati dan PDI Perjuangan.

"Tahun 2019 Prabowo berada pada posisi pihak yang kalah. Sedangankan di tahun 2024 ini beliau posisinya sebagai pemenang. Sebagai pemenang, rasa-rasanya tidak elok bila kemudian terkesan mengemis dukungan dari pihak yang kalah," kata Haidar.

Selain itu, pada 2019 masih tersisa tiga partai politik yang berada di luar kekuasaan pasca Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam pemerintahan. 

Sementara saat ini, hanya tinggal PDI Perjuangan yang belum bergabung dengan presiden terpilih.

"Kalau PDIP pada akhirnya juga bergabung, pupus sudah harapan terakhir bagi penyeimbang kekuasaan. Tidak hanya buruk bagi demokrasi, tapi juga buruk bagi pemerintahan Prabowo nantinya," kata Haidar.

Haidar mengaku sependapat dengan Prabowo dimana demokrasi Pancasila memang tidak mengenal adanya oposisi melainkan berlandaskan pada asas gotong-royong.

"Namun gotong-royong membangun bangsa tidak harus berada dalam satu gerbong kekuasaan. Biarlah PDIP berada di luar menjadi penyeimbang," pungkas Haidar.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya