Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist
Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan sampai terkesan mengemis dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.
Dengan dukungan 80 persen kursi di parlemen, Prabowo seharusnya lebih siap dan lebih percaya diri untuk menjalankan pemerintahan meskipun tanpa dukungan dari Megawati dan PDI Perjuangan.
"Jangan sampai gembar-gembor rencana pertemuan dengan Megawati dan keinginan Prabowo memerintah tanpa parpol di luar kekuasaan (oposisi) menimbulkan kesan seolah-olah mengemis dukungan dari Megawati dan PDIP," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (16/9).
Menurut Haidar, kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo yang diusung oleh Megawati dan PDI Perjuangan.
"Tahun 2019 Prabowo berada pada posisi pihak yang kalah. Sedangankan di tahun 2024 ini beliau posisinya sebagai pemenang. Sebagai pemenang, rasa-rasanya tidak elok bila kemudian terkesan mengemis dukungan dari pihak yang kalah," kata Haidar.
Selain itu, pada 2019 masih tersisa tiga partai politik yang berada di luar kekuasaan pasca Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam pemerintahan.
Sementara saat ini, hanya tinggal PDI Perjuangan yang belum bergabung dengan presiden terpilih.
"Kalau PDIP pada akhirnya juga bergabung, pupus sudah harapan terakhir bagi penyeimbang kekuasaan. Tidak hanya buruk bagi demokrasi, tapi juga buruk bagi pemerintahan Prabowo nantinya," kata Haidar.
Haidar mengaku sependapat dengan Prabowo dimana demokrasi Pancasila memang tidak mengenal adanya oposisi melainkan berlandaskan pada asas gotong-royong.
"Namun gotong-royong membangun bangsa tidak harus berada dalam satu gerbong kekuasaan. Biarlah PDIP berada di luar menjadi penyeimbang," pungkas Haidar.
