Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Prabowo Tak Perlu Mengemis Dukungan Megawati

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 11:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan sampai terkesan mengemis dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Dengan dukungan 80 persen kursi di parlemen, Prabowo seharusnya lebih siap dan lebih percaya diri untuk menjalankan pemerintahan meskipun tanpa dukungan dari Megawati dan PDI Perjuangan.

"Jangan sampai gembar-gembor rencana pertemuan dengan Megawati dan keinginan Prabowo memerintah tanpa parpol di luar kekuasaan (oposisi) menimbulkan kesan seolah-olah mengemis dukungan dari Megawati dan PDIP," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (16/9).


Menurut Haidar, kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo yang diusung oleh Megawati dan PDI Perjuangan.

"Tahun 2019 Prabowo berada pada posisi pihak yang kalah. Sedangankan di tahun 2024 ini beliau posisinya sebagai pemenang. Sebagai pemenang, rasa-rasanya tidak elok bila kemudian terkesan mengemis dukungan dari pihak yang kalah," kata Haidar.

Selain itu, pada 2019 masih tersisa tiga partai politik yang berada di luar kekuasaan pasca Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam pemerintahan. 

Sementara saat ini, hanya tinggal PDI Perjuangan yang belum bergabung dengan presiden terpilih.

"Kalau PDIP pada akhirnya juga bergabung, pupus sudah harapan terakhir bagi penyeimbang kekuasaan. Tidak hanya buruk bagi demokrasi, tapi juga buruk bagi pemerintahan Prabowo nantinya," kata Haidar.

Haidar mengaku sependapat dengan Prabowo dimana demokrasi Pancasila memang tidak mengenal adanya oposisi melainkan berlandaskan pada asas gotong-royong.

"Namun gotong-royong membangun bangsa tidak harus berada dalam satu gerbong kekuasaan. Biarlah PDIP berada di luar menjadi penyeimbang," pungkas Haidar.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya