Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Ist

Politik

"Cuci Piring" 10 Tahun Jokowi, Prabowo Potensi Tambah Utang Baru

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 09:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun dipastikan mewarisi utang jumbo ke pemerintahan Prabowo Subianto. Utang tersebut  harus diselesaikan Prabowo sejak awal pemerintahannya hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Prabowo berpeluang menambah utang baru. Sebab target pertumbuhan ekonomi ke depan cukup tinggi, yakni 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen serta rasio utang negara sebesar 37,91-38,71 persen.

"Karena itu perlu didorong perlu penambahan utang yang berkelanjutan, batasnya paling sampai tahun 2029 masih 37 persen. Tentu saja ini warisan dari pemerintahan Jokowi 39,13 persen, masih tinggi sekali begitu," kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual Insan Cita, dikutip Senin (16/9).

"Artinya sebenarnya pemerintahan baru ini, cuci utang, cuci piring dari istilahnya utang yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir," sambungnya.

Jika dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 lalu, Tauhid mengatakan, batas utang seharusnya hanya 22 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Namun yang terjadi meningkat cukup tajam.

Tauhid berharap pemerintahan Prabowo konsisten terhadap defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen atau di bawah 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

"Karena ini untuk menjaga ekonomi makro relatif stabil dan terjaga begitu. Kalau ini tidak terjadi dan kembali katakanlah utang ini membesar dan tidak terkendali, maka kita akan mengalami titik puncak seperti kejadian 2021," kata Tauhid.

Tauhid menambahkan jika pemerintah melakukan skenario penambahan nilai pajak, akan dirasa berat untuk masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.

"Apalagi di tengah situasi kelas menengah maupun ekonomi bawah yang sama sekali sekarang lagi sulit," kata Tauhid.

Ia menyarankan, pemerintahan baru mau tidak mau harus menambah tax rasio tapi dengan cara yang lebih baik.

"Bukan mengejar PPN bukan mengejar tambahan yang lain. Termasuk yang seringkali kita kurang gercep adalah soal PNPB berbasis non komoditas yang kurang digali termasuk sumber pembiayaan lain," tutupnya.



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya