Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Ist

Politik

"Cuci Piring" 10 Tahun Jokowi, Prabowo Potensi Tambah Utang Baru

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 09:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun dipastikan mewarisi utang jumbo ke pemerintahan Prabowo Subianto. Utang tersebut  harus diselesaikan Prabowo sejak awal pemerintahannya hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Prabowo berpeluang menambah utang baru. Sebab target pertumbuhan ekonomi ke depan cukup tinggi, yakni 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen serta rasio utang negara sebesar 37,91-38,71 persen.

"Karena itu perlu didorong perlu penambahan utang yang berkelanjutan, batasnya paling sampai tahun 2029 masih 37 persen. Tentu saja ini warisan dari pemerintahan Jokowi 39,13 persen, masih tinggi sekali begitu," kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual Insan Cita, dikutip Senin (16/9).

"Artinya sebenarnya pemerintahan baru ini, cuci utang, cuci piring dari istilahnya utang yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir," sambungnya.

Jika dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 lalu, Tauhid mengatakan, batas utang seharusnya hanya 22 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Namun yang terjadi meningkat cukup tajam.

Tauhid berharap pemerintahan Prabowo konsisten terhadap defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen atau di bawah 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

"Karena ini untuk menjaga ekonomi makro relatif stabil dan terjaga begitu. Kalau ini tidak terjadi dan kembali katakanlah utang ini membesar dan tidak terkendali, maka kita akan mengalami titik puncak seperti kejadian 2021," kata Tauhid.

Tauhid menambahkan jika pemerintah melakukan skenario penambahan nilai pajak, akan dirasa berat untuk masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.

"Apalagi di tengah situasi kelas menengah maupun ekonomi bawah yang sama sekali sekarang lagi sulit," kata Tauhid.

Ia menyarankan, pemerintahan baru mau tidak mau harus menambah tax rasio tapi dengan cara yang lebih baik.

"Bukan mengejar PPN bukan mengejar tambahan yang lain. Termasuk yang seringkali kita kurang gercep adalah soal PNPB berbasis non komoditas yang kurang digali termasuk sumber pembiayaan lain," tutupnya.



Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya