"Cuci Piring" 10 Tahun Jokowi, Prabowo Potensi Tambah Utang Baru

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun dipastikan mewarisi utang jumbo ke pemerintahan Prabowo Subianto. Utang tersebut  harus diselesaikan Prabowo sejak awal pemerintahannya hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Prabowo berpeluang menambah utang baru. Sebab target pertumbuhan ekonomi ke depan cukup tinggi, yakni 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen serta rasio utang negara sebesar 37,91-38,71 persen.

"Karena itu perlu didorong perlu penambahan utang yang berkelanjutan, batasnya paling sampai tahun 2029 masih 37 persen. Tentu saja ini warisan dari pemerintahan Jokowi 39,13 persen, masih tinggi sekali begitu," kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual Insan Cita, dikutip Senin (16/9).

"Artinya sebenarnya pemerintahan baru ini, cuci utang, cuci piring dari istilahnya utang yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir," sambungnya.

Jika dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 lalu, Tauhid mengatakan, batas utang seharusnya hanya 22 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Namun yang terjadi meningkat cukup tajam.

Tauhid berharap pemerintahan Prabowo konsisten terhadap defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen atau di bawah 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

"Karena ini untuk menjaga ekonomi makro relatif stabil dan terjaga begitu. Kalau ini tidak terjadi dan kembali katakanlah utang ini membesar dan tidak terkendali, maka kita akan mengalami titik puncak seperti kejadian 2021," kata Tauhid.

Tauhid menambahkan jika pemerintah melakukan skenario penambahan nilai pajak, akan dirasa berat untuk masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.

"Apalagi di tengah situasi kelas menengah maupun ekonomi bawah yang sama sekali sekarang lagi sulit," kata Tauhid.

Ia menyarankan, pemerintahan baru mau tidak mau harus menambah tax rasio tapi dengan cara yang lebih baik.

"Bukan mengejar PPN bukan mengejar tambahan yang lain. Termasuk yang seringkali kita kurang gercep adalah soal PNPB berbasis non komoditas yang kurang digali termasuk sumber pembiayaan lain," tutupnya.