Berita

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti/Ist

Politik

Muhammadiyah Bicara Pemimpin Sibuk Urus Keluarga, Sindir Jokowi?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 10:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tren kepemimpinan elitis yang kehilangan empati dan simpati terhadap masyarakat kalangan bawah disorot Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti. 

Muti menekankan, pentingnya model kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan atau servant leadership.

"Kita melihat ada kecenderungan pemimpin yang mereka lebih sibuk untuk mementingkan dirinya, kroninya, kelompoknya dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara," ujar Muti dalam sambutannya di acara Pengajian PP Muhammadiyah, dikutip Sabtu (14/9). 


Ia menjelaskan, konsep servant leadership adalah kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi masyarakat, organisasi, atau komunitas. 

"Pemimpin yang melayani adalahmereka yang mengutamakan kepentingan komunitas, organisasi, dan masyarakat yang dipimpinnya daripada kepentingan dirinya keluarganya," tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah isu dinasti politik yang banyak dituduhkan sedang dibangun Presiden Joko Widodo jelang lengser sebagai Kepala Negara. Sejumlah praktisi dan kritikus menganggap, dinasti politik ini tercermin dengan masuknya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres terpilih 2024-2029.

Belum lagi upaya memberi jalan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024 meski berujung kandas akibat tersandung aturan syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana UU Pilkada.

Namun demikian, paparan Muti terkait pemimpin yang sibuk mementingkan keluarga tidak dijabarkan secara jelas apakah ditujukan kepada Presiden Jokowi atau pihak lain.

Muti hanya mengajak para pemimpin untuk introspeksi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya