Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

AHY: Kebijakan Pemerintah Cenderung Tidak Rasional Tanpa Ada Akademisi

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hubungan erat antara akademisi dan politisi dinilai sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.

Demikian antara lain dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9).


Sebagai menteri, AHY memastikan akan tetap menjaga kedekatan dengan dunia akademik, Sebab, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains.

Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. 

Kementerian ATR/BPN sendiri kerap menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama dalam berbagai program, termasuk dalam melaksanakan percepatan reforma agraria.

Sebab AHY sadar akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan. 

"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," tutup AHY.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya