Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

AHY: Kebijakan Pemerintah Cenderung Tidak Rasional Tanpa Ada Akademisi

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hubungan erat antara akademisi dan politisi dinilai sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.

Demikian antara lain dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9).


Sebagai menteri, AHY memastikan akan tetap menjaga kedekatan dengan dunia akademik, Sebab, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains.

Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. 

Kementerian ATR/BPN sendiri kerap menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama dalam berbagai program, termasuk dalam melaksanakan percepatan reforma agraria.

Sebab AHY sadar akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan. 

"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," tutup AHY.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya