Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

AHY: Kebijakan Pemerintah Cenderung Tidak Rasional Tanpa Ada Akademisi

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hubungan erat antara akademisi dan politisi dinilai sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.

Demikian antara lain dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9).


Sebagai menteri, AHY memastikan akan tetap menjaga kedekatan dengan dunia akademik, Sebab, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains.

Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. 

Kementerian ATR/BPN sendiri kerap menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama dalam berbagai program, termasuk dalam melaksanakan percepatan reforma agraria.

Sebab AHY sadar akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan. 

"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," tutup AHY.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya