Kendali Jokowi Merebut PKB Mulai Rapuh

Presiden Joko Widodo disebut terus berupaya mengendalikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) demi merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun bacaan Jurubicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie M Massardi, upaya Jokowi tersebut perlahan mulai runtuh.

Adapun upaya Jokowi merebut PKB terlihat dengan rencana Muktamar PKB tandingan untuk menggulingkan Muhaimin Iskandar dari kursi Ketua Umum. Upaya tersebut dilakukan melalui kekuasaan di PBNU.

"Ada kesan yang sangat nyata bahwa PBNU makin dikendalikan untuk menyerang PKB, yang lawan politiknya istana sampai Pilpres (2024) itu selesai," ujar Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/9).

Upaya mengambil kendali ini tidak lantas nihil perlawanan. Adhie meyakini, PKB juga melakukan perlawanan melalui ulama-ulama NU dan warga nahdliyin melalui Muktamar Luar Biasa PBNU.

Muktamar Luar Biasa PBNU merupakan usulan dari "Risalah Bangkalan" yang memuat poin-poin penilaian terhadap PBNU era Yahya Cholil Staquf. Yakni, PBNU melanggar konstitusi NU, PBNU intervensi terhadap Pansus Haji DPR RI, PBNU mengubah wajah dan tampilan Jam'iyyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam (tambang).

"Sejumlah kiai yang berkomunikasi dengan saya memang merasakan kegelisahan itu, yang kemudian mengusulkan Muktamar Luar Biasa," sambungnya.

Kendati begitu, Adhie meyakini kisruh antara PBNU dan PKB akan selesai dengan sendirinya. Karena, dia memandang kekuatan politik Jokowi akan luntur pasca presiden 2024 dilantik.

"Menurut saya PKB beruntung tidak jadi didongkel. Karena pada saat PKB baru Muktamar, aura istana sudah rontok lewat gerakan mahasiswa 22 Agustus lalu, sedangkan Muktamar PKB kan digelar 24 Agustus," tuturnya.

"Orang juga semakin jelas melihat PBNU dikendalikan istana. Tapi, karena istana makin rapuh, maka dukungan pun makin rapuh," tutup Adhie.