Berita

Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Ist

Politik

Banyak Masalah, Rakyat Minta Prabowo Tidak Lindungi Keluarga Jokowi

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 18:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Prabowo Subianto diminta menegakkan supremasi hukum ketika resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Salah satu yang harus ditegakkan adalah dengan tidak memberi ruang istimewa untuk pergerakan dinasti politik Joko Widodo.

"Ketika sudah dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi kebangkitan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dengan tidak memberi ruang istimewa, perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi," kata aktivis Faizal Assegaf dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (12/9).


Sebagai seorang Kepala Negara, sah bagi Prabowo untuk tetap menjaga pemerintahan dari intervensi pihak lain. Termasuk dari presiden terdahulu seperti Jokowi.

Dewasa ini, Faizal melihat publik sudah muak dengan manuver politik Presiden Jokowi. Bahkan gerakan perlawanan ini tidak hanya datang dari kelompok oposisi, melainkan para pendukung Jokowi yang mulai sadar atas bahaya dinasti politik.

"Bahkan mantan jantung dari kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau ingin punya rasa keadilan," jelas Faizal.

Melihat pergerakan Mahfud MD dan tokoh-tokoh kritis lain, menunjukkan rakyat sudah mulai bersatu agar mendorong Prabowo berdiri tegak menjalankan pemerintahan ke depan.

"Kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana DPR jadi mandul, maka rakyat boleh meminta konfirmasi, klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi melalui pengadilan," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Larangan Reklame Produk Tembakau Mengancam Industri Periklanan

Minggu, 07 Desember 2025 | 08:05

Indonesia Raih Juara 2 di MHQ Disabilitas Netra Internasional 2025

Minggu, 07 Desember 2025 | 08:03

Nasihat Ma’ruf Amin soal Kisruh PBNU

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:48

Kemenkop–Kejagung Perkuat Pengawasan Kopdes Merah Putih

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:35

China Primadona Global

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:01

UUD 1945 Amandemen Masih Jauh dari Cita-cita Demokrasi Pancasila

Minggu, 07 Desember 2025 | 06:37

Pekerja Pengolahan Tuna di Jakarta, Bali dan Sulut Masih Memprihatinkan

Minggu, 07 Desember 2025 | 06:12

Bakamla dan Indian Coast Guard Gelar Latihan Bareng di Laut Jawa

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:55

Program Edukasi YSPN Cetak Regenerasi Petani Muda

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:37

Saatnya Rakyat jadi Algojo

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:09

Selengkapnya