Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lebanon dan Palestina Tuntut AS Keluarkan Kuba dari Daftar Hitam

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 09:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Organisasi solidaritas Lebanon dan Palestina menuntut agar Kuba dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme (SSOT) yang dibuat Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataannya, Presiden dan direktur Asosiasi Persahabatan Kelompok Solidaritas Amerika Latin Jose Martí, dan Persatuan Dokter dan Apoteker Palestina di Lebanon, mendukung seruan Casa de las Americas - institusi budaya yang berada di Kuba - untuk menyokong surat terbuka dari penulis dan jurnalis Ignacio Ramonet kepada Presiden Joe Biden.

"Eskalasi tindakan blokade ke dimensi yang secara kualitatif lebih berbahaya dan tidak manusiawi diperparah dengan tetapnya Kuba dalam daftar SSOT Departemen Luar Negeri," kata Kedutaan Besar Kuba, seperti dikutip dari Prensa Latina, Kamis (12/9).


"Pencantuman ini memiliki konotasi ekonomi yang tidak dapat disangkal, karena badan-badan regulasi AS secara ketat menerapkan sanksi yang menambah kerangka kerja blokade yang rumit terhadap Kuba," lanjutnya. 

Kedutaan Besar Kuba di Beirut mengecam kerusakan yang dialami rakyat Kuba sebagai akibat dari penutupan kontrak, hilangnya hubungan dengan lembaga perbankan, keterlambatan dalam pengiriman dan penerimaan dana, makanan, obat-obatan, bahan bakar, material dan suku cadang.

Kedutaan menegaskan bahwa Washington terus mengabaikan posisi masyarakat internasional dan ketentuan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk pencabutan blokade terhadap Kuba, yang diperkuat oleh pemerintahan Donald Trump dan dipertahankan oleh Biden.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya