Berita

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Net

Bisnis

Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran 2025 Rp40,59 Triliun

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Komisi V DPR RI menyetujui menambah alokasi anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 40,59 triliun. 

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, mengatakan, persetujuan itu sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024. 

Selanjutnya, Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang.


"Terkait dengan penambahan anggaran dimaksud, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang," kata Lasarus, dikutip Kamis (12/9). 

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun untuk 2025. Nilai anggaran itu turun drastis lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

Menteri Basuki kemudian mengusulkan agar Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun, sehingga total anggaran bisa mencapai Rp 136,95 triliun. 

Dengan disetujuinya penambahan oleh Komisi V DPR, maka total anggaran anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya