Di tengah stagnasi elektrifikasi mobil di Eropa, target Norwegia untuk menjual 100 persen kendaraan listrik justru hampir tercapai.
Dikutip dari CGTN, Rabu (11/9), negara Skandinavia tersebut mencetak rekor dunia baru pada bulan Agustus dengan pangsa pasar kendaraan listrik lebih dari 94 persen. Tidak ada negara lain di dunia yang mampu mendekati persentase tersebut.
Hal ini sebagian berkat mobil listrik dari Tiongkok yang semakin populer di Norwegia.
Menurut basis data penjualan Federasi Jalan Raya Norwegia (OFV), merek-merek dari Tiongkok seperti BYD meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik mereka dari 14 persen pada tahun 2023 menjadi 23 persen pada bulan Agustus tahun ini.
Dibandingkan tahun lalu, BYD mampu melipatgandakan penjualannya di Norwegia, MG naik 136 persen, dan merek premium NIO naik 48 persen.
"Dengan subsidi dan insentif dari pemerintah, ini merupakan langkah awal yang sempurna bagi merek-merek China untuk berjualan di Norwegia dan kami lihat itu telah berhasil," tutur manajer pemasaran NIO, Monica Sand kepada CGTN.
Namun menurut Christina Bu, kepala Asosiasi Kendaraan Listrik Norwegia, kebijakan Norwegia bukan hanya tentang mempromosikan kendaraan listrik.
"Kebijakan ini juga tentang menghukum mobil bermesin bensin dan diesel. Mobil-mobil itu dikenai pajak yang sangat tinggi sehingga semakin tidak menarik untuk dibeli," ujarnya.
Awalnya banyak yang memperkirakan Norwegia akan gagal mencapai targetnya untuk mencapai 100 persen penjualan kendaraan listrik pada tahun 2025. Namun berkat insentif keuangan baru, kerajaan Skandinavia tersebut membuat lompatan besar pada musim panas ini.
Pada bulan Juli, pemerintah Norwegia memperkenalkan sebuah langkah yang membuat penyewaan mobil berbahan bakar bensin menjadi tidak menarik secara finansial.
Berbeda dengan AS dan Uni Eropa, Norwegia tidak mengenakan tarif pada mobil listrik yang diimpor dari China.
"Norwegia tidak memiliki kebijakan khusus untuk mobil China dibandingkan kendaraan listrik negara lain," kata Sekretaris Negara Cecilie Kroglund.
"Kami memiliki kebijakan yang sama untuk Cina seperti untuk negara lain," ujarnya.
