Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Rusia: Hentikan Monopoli Amerika, Dunia Harus Tinggalkan Dolar

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol Amerika atas mata uang cadangan global dan sistem keuangan berbasis dolar semakin meresahkan negara-negara lain. Begitu menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu.

Shoigu mengatakan Washington telah menyalahgunakan dominasi dolar untuk merugikan negara lain dengan sanksi dan penyitaan aset.

“Sekarang jelas bagi setiap orang bahwa tabungan apa pun yang mereka miliki mungkin berakhir di kantong orang lain daripada kantong mereka sendiri,” kata Shoigu pada Selasa, seperti dikutip dari RT, Rabu (11/9).


"Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa mereka perlu meninggalkan sistem keuangan yang bergantung pada AS. Diperlukan struktur yang tidak terlalu dimonopoli dan bergantung pada hukum domestik AS,” imbuhnya. 

"Sistem saat ini tidak dapat dipertahankan," lanjut Shoigu.

Shoigu kemudian mencontohkan bagaimana Rusia menjadi sasaran AS atas krisis Ukraina, dan aset negaranya senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang disimpan di yurisdiksi Barat dibekukan. 

"Kejadian ini saja menunjukkan bahwa dunia harus menjauh dari dolar, tetapi itu hanyalah satu dari banyak kejadian," kata Shoigu.

Ia juga mengutip penyitaan dana Libya selama intervensi militer NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. 

"Ada juga eksploitasi cadangan minyak Suriah yang sedang berlangsung oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS di wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di negara itu," kata Shoigu.

"Perusahaan-perusahaan itu menjual minyak mentah curian, sementara Damaskus kekurangan bahan bakar karena sanksi Amerika," lanjutnya.

Shoigu juga menyatakan bahwa peran global AS yang berlebihan merugikan pembuatan kebijakan oleh negara lain. 

"Pemerintah asing harus menyesuaikan keputusan mereka dengan hasil yang diproyeksikan dari pemilihan presiden AS dan terkadang harus berubah pikiran, ketika beberapa kejutan terjadi, seperti kemenangan Donald Trump pada tahun 2016," jelasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya