Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Rusia: Hentikan Monopoli Amerika, Dunia Harus Tinggalkan Dolar

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol Amerika atas mata uang cadangan global dan sistem keuangan berbasis dolar semakin meresahkan negara-negara lain. Begitu menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu.

Shoigu mengatakan Washington telah menyalahgunakan dominasi dolar untuk merugikan negara lain dengan sanksi dan penyitaan aset.

“Sekarang jelas bagi setiap orang bahwa tabungan apa pun yang mereka miliki mungkin berakhir di kantong orang lain daripada kantong mereka sendiri,” kata Shoigu pada Selasa, seperti dikutip dari RT, Rabu (11/9).


"Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa mereka perlu meninggalkan sistem keuangan yang bergantung pada AS. Diperlukan struktur yang tidak terlalu dimonopoli dan bergantung pada hukum domestik AS,” imbuhnya. 

"Sistem saat ini tidak dapat dipertahankan," lanjut Shoigu.

Shoigu kemudian mencontohkan bagaimana Rusia menjadi sasaran AS atas krisis Ukraina, dan aset negaranya senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang disimpan di yurisdiksi Barat dibekukan. 

"Kejadian ini saja menunjukkan bahwa dunia harus menjauh dari dolar, tetapi itu hanyalah satu dari banyak kejadian," kata Shoigu.

Ia juga mengutip penyitaan dana Libya selama intervensi militer NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. 

"Ada juga eksploitasi cadangan minyak Suriah yang sedang berlangsung oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS di wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di negara itu," kata Shoigu.

"Perusahaan-perusahaan itu menjual minyak mentah curian, sementara Damaskus kekurangan bahan bakar karena sanksi Amerika," lanjutnya.

Shoigu juga menyatakan bahwa peran global AS yang berlebihan merugikan pembuatan kebijakan oleh negara lain. 

"Pemerintah asing harus menyesuaikan keputusan mereka dengan hasil yang diproyeksikan dari pemilihan presiden AS dan terkadang harus berubah pikiran, ketika beberapa kejutan terjadi, seperti kemenangan Donald Trump pada tahun 2016," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya