BEM KSI Bali Deklarasi Pilkada Damai 2024

Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani seluruh Indonesia (BEM KSI) Wilayah Bali.

“Sebagai generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 agar berlangsung dengan damai, tanpa adanya kekerasan, intimidasi, maupun kecurangan,” katanya saat berbicara pada Deklarasi Pilkada Damai 2024, di Kampus Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII) Bali, Senin (9/9).

Deklarasi BEM KSI wilayah Bali tersebut berisi enam poin yang mereka sebut sebagai landasan moral dan etis bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pilkada.

Poin pertama yakni mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut Pilkada 2024 dengan sukacita, kedamaian, dan rasa aman, serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. 

Kemudian, poin kedua yakni menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persaudaraan. 

Poin ketiga yakni menolak keras praktek politik uang (money politics) yang dianggap bisa menyesatkan masyarakat dan merusak integritas proses demokrasi. 

Lalu poin keempat yakni menolak segala bentuk politisasi suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada 2024 karena sangat berbahaya dan dapat memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. 

Kelima, BEM KSI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tetap bersikap netral, adil, dan profesional selama proses Pilkada 2024 berlangsung. Sikap netral penyelenggara pemilu sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. KPU dan Bawaslu diharapkan dapat bekerja tanpa tekanan politik dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.

Dan poin keenam yakni mendukung TNI-Polri untuk memegang prinsip netralitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Netralitas TNI-Polri sangat dibutuhkan agar proses demokrasi berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.