Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Kader Banteng Gugat Megawati karena Jagoannya Tidak Mendapatkan Rekomendasi

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 19:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gugatan yang dilayangkan kader banteng kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di PN Jaksel diduga karena para kader PDIP yang geram jagoannya tidak mendapatkan rekomendasi maju Pilkada Jakarta.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpendapat gugatan tersebut sangat politis. 

Gugatan ini, kata Adi Prayitno, seperti kemarahan para kader banteng kepada Megawati yang tidak meloloskan sejumlah calon kepala daerah yang telah direkomendasikan kepada mereka.


"Saya kira publik tidak pernah tau persis, apa motif apa di balik motif gugatan kader PDIP ini ke Megawati, tapi yang dibaca oleh publik adalah persoalan-persoalan politik mungkin tidak puas ihwal rekomendasi Pilkada, karena jagoannya tidak mendapatkan rekom ya, baik sebagai cagub bupati maupun walikota," kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/9).

"Sehingga rekomendasi partai itu mendapatkan perlawanan," sambungnya.

Adi menambahkan wajar adanya gugatan dari kader banteng yang marah dengan Megawati. Sebab, tokoh yang sudah digadang-gadang maju Pilkada tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.

"Dan ini saya kira memang lumrah terjadi protes dan resistensi bukan hanya di PDIP tapi di partai lain biasanya kader-kader yang tidak mendapatkan rekom itu sering kali melawan," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya