Berita

Presiden Joko Widodo saat membuka ajang HLF MSP dan IAF 2024/Foto: Kominfo

Bisnis

Target Pendanaan SDGs Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemerintah

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 09:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebutuhan pendanaan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) meningkat 700 miliar Dolar AS dari target sebelum pandemi Covid-19. 

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Yanuar Nugroho menyebut, kebutuhan tersebut meningkat dari 1 triliun Dolar AS menjadi 1,7 triliun Dolar AS.

Sementara sumber pendanaan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Pemerintah, sehingga menurutnya, perlu adanya inovasi pembiayaan guna memenuhi target SDGs tersebut.


"Ada pendanaan dari sektor swasta. Ada yang sifatnya investasi, ada juga yang sekarang disebut sebagai innovative financing atau pembiayaan inovatif. Indonesia sedang mengejar itu," terangnya, di sela kegiatan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Badung, Bali, dikutip Rabu (4/9). 

Saat ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) SDG atau SDG bond, di mana langkah ini merupakan salah satu cara memobilisasi dana dari sektor non-pemerintah.

Skema lain yang penting adalah pembiayaan campuran atau blended finance, di mana dana Pemerintah digabungkan dengan dana swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misalnya, investasi dalam infrastruktur air bersih, energi terbarukan, dan sanitasi, yang tidak hanya menghasilkan pengembalian finansial tetapi juga berdampak positif pada masyarakat.

Lebih lanjut, kemitraan multi-pemangku kepentingan juga menjadi langkah yang dinilai perlu dilakukan. Pasalnya, SGDs tidak bisa tercapai bila hanya satu negara yang memenuhi target, menurut Yanuar.

"Sekarang, hanya 0,7 persen dari pendapatan negara-negara kaya yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan internasional. Jadi, melalui HLF MSP ini, diharapkan dapat mendorong komitmen dari negara-negara kaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai SDGs," kata Yanuar. 

Indonesia menggelar Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali. Forum ini merupakan ajang penting memperkuat kerja sama pembangunan global yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. 

Mengusung tema "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change", HLF MSP 2024 menjadi landasan bagi Summit of the Future yang akan diselenggarakan di New York pada 22-23 September 2024. 

Kesepakatan bisnis dari HLF MSP dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali yang terealisisasi sekitar 2,9 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 42 triliun.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya