Berita

Ilustrasi azan/Ist

Politik

Forum AKSI Protes Azan Magrib dengan Running Text: Rezim Islamophobia

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 07:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) mengkritik kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyurati lembaga penyiaran di Indonesia untuk tak menayangkan siaran azan Magrib selama gelaran misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus, pada Kamis besok (5/9).

Dalam suratnya, Kemenkominfo meminta agar siaran adzan Maghrib yang biasanya dikumandang serentak melalui televisi itu diganti melalui running text.

Presidium Forum AKSI Juju Purwantoro mengatakan bahwa kumandang azan Magrib di stasiun televisi adalah adalah bentuk siaran langsung panggilan waktu salat wajib (Magrib) bagi kaum muslimin, dari berbagai stasiun televisi baik nasional maupun swasta, yang sudah berlangsung secara rutin sejak lama.


"Selama ini kumandang suara azan Magrib tersebut dipancarkan secara terus menerus selama bertahun-tahun dan tidak pernah terputus (interupsi), dengan alasan adanya program acara televisi lain yang lebih penting dalam bentuk apapun," kata Juju melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/9).

Menurut Juju, kumandang azan tersebut sesuai syariat Islam, selama ini disiarkan dalam bentuk suara dan gambar, yang tidak bisa diganti secara sepihak dalam bentuk pengumuman atau bentuk tulisan atau running text sesuai instruksi isi Surat dari Dirjen PPI Kemenkominfo.

"Adanya Surat Dirjen PPI Kemenkominfo tersebut membuktikan rezim saat ini justru merupakan bentuk intervensi atau Islamphobia atas toleransi beragama yang sudah harmonis di Indonesia sejak lama," kata Juju.

Juju berharap para direksi lembaga penyiaran baik radio maupun televisi nasional untuk menolak dan mengabaikan instruksi tentang isi surat Dirjen PPI Kemenkominfo tersebut.
 
"Dalam waktu 1x24 jam, Dirjen PPI Kemenkominfo harus segera mencabut surat tersebut, dan kepada umat Islam untuk selalu waspada terhadap oknum rezim penyusup yang selalu berusaha mengaburkan ajaran dan syariat Islam dengan alasan apapun," demikian Juju.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya