Ketua Komite Tetap Senat mengenai Layanan Kesehatan Nasional, Regulasi dan Koordinasi (SCNHSRC), Senator Amir Waliuddin Chishti.
Selain terorisme dan wabah kekurangan gizi anak, Pakistan dihadapkan pada satu persoalan lain yang tak kalah pelik. Komite parlemen di Islamabad akhir pekan lalu menyampaikan kekhawatiran mengenai kualitas produksi obat-obatan di negara itu. Menurut komite ini produk akhir sebagian besar obat-obatan buatan Pakistan tidak memenuhi standar internasional.
Menurut Dawn, kekhawatiran ini mengemuka selama pertemuan Komite Tetap Senat mengenai Layanan Kesehatan Nasional, Regulasi dan Koordinasi (SCNHSRC) yang diketuai oleh Senator Pakistan Amir Waliuddin Chishti, di Gedung Parlemen.
Selama pertemuan tersebut, para pejabat meninjau kinerja Otoritas Regulasi Obat Pakistan (DRAP) selama lima tahun terakhir.
Senator Pakistan Palwasha Mohammad Zai Khan, Syed Masroor Ahsan, Irfanul Haq Siddiqui, Mohammad Humayun Mohmand dan Fawzia Arshad, bersama dengan Sekretaris Nadeem Mahbub, Sekretaris Khusus Nasiruddin Mashood Ahmed, CEO DRAP Asim Rauf, Presiden PMDC Dr Rizwan Taj dan pejabat senior lainnya dari departemen terkait menghadiri pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan ini, CEO DRAP Asim Rauf memberikan tinjauan tentang tanggung jawab DRAP di negara tersebut, sambil menekankan perannya dalam pemberian lisensi dan pembuatan obat-obatan, serta memantau impor dan ekspor, serta regulasi dan jaminan kualitas di Pakistan.
Komite tetap juga menyatakan kekhawatiran mengenai kualitas obat-obatan yang diproduksi di Pakistan, dengan mencatat bahwa obat-obatan tersebut sering kali tidak memenuhi standar internasional. Komite tersebut juga mempertanyakan keberadaan perusahaan farmasi multinasional di Pakistan dan rumor tentang kepergian mereka.
Ketua komite, Amir Waliuddin Chishti, mengangkat isu regulasi susu formula. Rauf mengatakan bahwa perusahaan susu formula sebelumnya telah mengajukan gugatan di pengadilan tinggi terhadap pencantuman susu formula oleh Drap dalam cakupan regulasinya. Namun, pengadilan memutuskan mendukung Drap.
Badan senat tersebut juga berbicara tentang kebijakan baru untuk Ujian Registrasi Nasional (NRE) di Pakistan.
Presiden Dewan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Pakistan (PMDC) Rizwan Taj mengatakan bahwa kriteria kelulusan bagi mahasiswa kedokteran asing telah dikurangi dari 70 persen menjadi 60 persen, yang menyebabkan peningkatan persentase kelulusan ujian NRE dari 4 persen menjadi 40 persen.
