Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Legislator PKS Sarankan Prabowo Hidupkan Kembali Penataran P4 Era Soeharto

SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyatakan kekecewaannya terhadap larangan mengenakan jilbab bagi petugas di Rumah Sakit Medistra. 

Ia mengingatkan bahwa insiden serupa juga terjadi pada anggota Paskibraka 2024 yang dilarang memakai jilbab saat upacara HUT ke-79 RI, di IKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Ini jelas melanggar HAM dan melanggar UUD 1945," kata Taufik kepada RMOL, Selasa (3/9).


Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Taufik mengusulkan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghidupkan kembali Penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Penataran P4 adalah program pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945 kepada masyarakat Indonesia, yang dijalankan pada era pemerintahan Presiden Soeharto yang juga merupakan mertua Prabowo. 

"Saran saya untuk Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk bikin lagi Penataran P4 ini. Mengambil contoh baik dari mertuanya sendiri, Bapak Soeharto," tandas Taufik Zoelkifli.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, program ini dapat mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih mendalam sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

Taufik berharap dengan adanya pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dan institusi akan lebih menghargai perbedaan dan kebebasan beragama, termasuk hak untuk mengenakan jilbab.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya