Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Legislator PKS Sarankan Prabowo Hidupkan Kembali Penataran P4 Era Soeharto

SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyatakan kekecewaannya terhadap larangan mengenakan jilbab bagi petugas di Rumah Sakit Medistra. 

Ia mengingatkan bahwa insiden serupa juga terjadi pada anggota Paskibraka 2024 yang dilarang memakai jilbab saat upacara HUT ke-79 RI, di IKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Ini jelas melanggar HAM dan melanggar UUD 1945," kata Taufik kepada RMOL, Selasa (3/9).


Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Taufik mengusulkan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghidupkan kembali Penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Penataran P4 adalah program pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945 kepada masyarakat Indonesia, yang dijalankan pada era pemerintahan Presiden Soeharto yang juga merupakan mertua Prabowo. 

"Saran saya untuk Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk bikin lagi Penataran P4 ini. Mengambil contoh baik dari mertuanya sendiri, Bapak Soeharto," tandas Taufik Zoelkifli.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, program ini dapat mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih mendalam sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

Taufik berharap dengan adanya pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dan institusi akan lebih menghargai perbedaan dan kebebasan beragama, termasuk hak untuk mengenakan jilbab.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya