Dugaan adanya intervensi dari Istana sulit dibuktikan, PDIP diyakini hanya tidak mau ambil risiko terlalu besar jika mengusung Anies Baswedan di Pilkada serentak 2024.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, dugaan adanya intervensi dari Istana atas pencalonan Anies Baswedan sebagai cakada Jakarta maupun Jawa Barat sulit dibuktikan.
"Sejauh ini, publik hanya bisa menafsirkan bahwa kartu politik Anies Baswedan dimatikan selama lima tahun ke depan," kata Wildan kepada
RMOL, Senin (2/9).
Wildan menilai, pernyataan kubu PDIP yang menyebut ada campur tangan Istana agar Anies Baswedan tidak dicalonkan sebagai cagub Jakarta ataupun cagub Jawa Barat menyiratkan pesan bahwa partai berlambang banteng itu tidak mau ambil risiko.
"Risiko politik yang dihadapi PDIP kian besar bila mencalonkan Anies. Anies Baswedan ini tokoh politik yang sangat potensial untuk maju kembali sebagai capres pada 2029 nanti. PDIP belum tentu diuntungkan jika mencalonkan Anies sebagai cagub Jakarta ataupun cagub Jabar," terang Wildan
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, apabila Anies meraih kemenangan pada salah satu pilgub tersebut, umpan balik yang diterima PDIP belum tentu sebanding dengan dukungan yang telah diberikan.
"Seandainya Anies jadi gubernur di Jakarta atau di Jabar, di akhir masa jabatannya, Anies bisa saja berpaling dari PDIP dan berpindah ke parpol lain. Anies bisa jadi tak mudah ditundukkan oleh Megawati selaku Ketum PDIP. Sebab, Anies bukan kader PDIP,” jelasnya.
“Dia hanya tokoh politik yang punya elektabilitas tinggi dan kemudian mendapat rekomendasi parpol untuk maju menjadi cagub," pungkas Wildan.
