Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anies Gagal Maju Pilgub, Belum Tentu Golput Tinggi

SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gagalnya Anies Baswedan maju pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, tak bisa disimpulkan golongan putih (golput) atau warga yang tidak memilih akan tinggi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, kegagalan Anies maju Pilgub DKI Jakarta belum tentu meningkatkan angka golput di Pilgub DKI Jakarta.

"Potensi Golput tinggi rasanya patut dicermati. Tetapi, jika sejak awal sudah diklaim akan tinggi karena Anies tidak nyagub, rasanya ini yang belum tentu," ujar Efriza kepada RMOL, Senin (2/9).


Menurutnya, ada beberapa alasan yang dapat membantah angka golput bakal tinggi hanya karena Anies tidak ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Kan belum adanya visi-misi calon yang disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), diulas di media dan media sosial. Kedua, Anies juga sepertinya tidak akan bersikap netral," tutur Efriza.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu menyebutkan, tanda-tanda Anies akan golput dalam Pilkada Serentak 2024 bertolak belakang dengan kegiatannya bersama bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung-Rano Karno.

"Anies sudah menunjukkan sedikit berpihak kepada pasangan Pramono-Rano, dan sudah beredar foto saat Anies bersama Pramono dan Rano di moment CFD (car free day di Jakarta)," katanya.

Selain itu, Efriza juga meyakini warga DKI yang akan memilih belum mengenal secara mendalam kemampuan kepemimpinan para kandidat. Sebab, sarana sosialisasi calon yang difasilitasi KPU belum juga dilaksanakan di masa sekarang ini.

"Misalnya debat kandidat juga belum dilakukan. Ditambah, jumlah pendukung fanatik Anies dengan pendukung rasional maupun pendukung yang sekadar meramaikan belum bisa digeneralisir," ucapnya.

"Sebab, memungkinkan pendukung yang rasional dan yang sekadar meramaikan seperti yang dinamakan 'Anak Abah' misalnya akan tidak memilih, karena dasar dari pemilihan adalah bersifat rahasia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya