Persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024 diprediksi berpeluang naik.
Peningkatan jumlah non-voters atau golongan putih (golput) itu sangat dipengaruhi dinamika politik yang terjadi menjelang penetapan cagub dan cawagub yang akan mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, para pemilik suara yang tak menggunakan hak pilihnya atau golput itu berasal dari beberapa kategori.
"Pertama, dari segmen pendukung Anies Baswedan yang kecewa karena batal didukung PKS. Kedua, dari warga Jakarta yang kecewa dengan fenomena politik elektoral menjelang Pilkada Jakarta 2024," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (2/9).
Untuk pendukung Anies Baswedan, kata Wildan, mereka bisa saja mengambil sikap untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Alasannya, tidak ada nama Anies di lembar surat suara yang harus dicoblos. Kekecewaan itu dilampiaskan dengan cara menjadi non-voters golput.
Di sisi lain kata Wildan, persentase jumlah golput juga bisa meningkat karena rasa kecewa sebagian publik Jakarta atas polemik pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Pasangan yang maju dari jalur independen itu sudah bermasalah, yakni dengan adanya pencatutan nama pendukung tanpa ada izin.
“Saya menemukan langsung adanya pencatutan nama warga untuk mendukung pasangan Dharma dan Kun ini. Padahal, si warga ini sama sekali tidak memberikan dukungan kepada pasangan tersebut," kata Wildan.
Akibatnya warga ini dikonfirmasi oleh petugas dari kecamatan dan tidak bisa menjadi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara atau KPPS karena dianggap tidak netral.
"Belum juga terpilih, Dharma dan Kun sudah makan korban," kata Wildan.
