Berita

Ilustrasi./The Print

Global

AS Kecewa, China Tetap Tolak Laporan Pelanggaran HAM di Xinjiang

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 14:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Amerika Serikat kembali meminta China mengakhiri penindasan terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang dan sejumlah kelompok etnik minoritas lain di negeri bambu. Permintaan itu disampaikan Kementerian AS hari Jumat lalu dalam peringatan dua tahun laporan PBB mengenai HAM di Xinjiang.

Laporan yang diterbitkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) tahun 2022 itu menyimpulkan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah terjadi di wilayah Xinjiang.

"Dua tahun sejak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis penilaian tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, AS terus mendesak RRC untuk mengambil tindakan segera dan mengakhiri penindasan yang sedang berlangsung terhadap Muslim Uighur dan kelompok etnis dan agama minoritas lainnya,” tulis Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, di akun X.


AS menyatakan kecewa karena sejak laporan itu dirilis, China terus menolak temuan penilaian OHCHR dan menolak untuk melaksanakan rekomendasi Komisaris Tinggi untuk membebaskan semua orang yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang, menghentikan semua intimidasi dan pembalasan terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dan luar negeri, serta menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan perawatan medis paksa.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Human Rights Watch (HRW), lembaga pemantau HAM internasional, dalam sebuah pernyataan menyesalkan pemerintah China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dengan mengklaim bahwa pihak berwenang terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang.

Maya Wang, Direktur Asosiasi China di Human Rights Watch, menyatakan, “Penolakan terang-terangan Beijing untuk menangani kejahatan yang terdokumentasi dengan baik di Xinjiang bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi menunjukkan perlunya tindak lanjut yang kuat oleh kepala hak asasi manusia PBB dan negara-negara anggota PBB. Bertentangan dengan klaim pemerintah Tiongkok, kampanye hukumannya terhadap jutaan warga Uighur di Xinjiang terus menimbulkan rasa sakit yang luar biasa.”

Ribuan minoritas Muslim di Xinjiang terus dipenjara secara tidak sah, di mana kerabat mereka yang tinggal di dalam negeri dan di luar negeri hanya memiliki sedikit atau tidak ada kontak dengan keluarga mereka di China. Banyak yang hidup dengan ketidakpastian tentang apakah orang yang mereka cintai, terkadang puluhan keluarga dan kerabat mereka, tetap ditahan, dipenjara, atau dihilangkan secara paksa.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya