DPR Tolak Wacana Kenaikkan Tarif KRL

Media sosial diramaikan dengan protes warganet terhadap rencana pemerintah mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masyarakat khawatir kebijakan ini berujung pada kenaikan tarif KRL

Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas, kelayakan dan memperbanyak transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.

Sekjen PAN ini mengingatkan bahwa selama tiga tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan dan kota-kota sekitarnya selalu masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia. 

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy kepada wartawan, Minggu (1/9).

Oleh karena itu, Eddy mengatakan sebagai upaya mengurangi polusi secara signifikan, transportasi publik yang layak, berkualitas dan mudah diakses seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. 

"Sebaiknya kebijakan mengubah skema subsidi bagi pengguna KRL ditinjau kembali. Demi keberlanjutan lingkungan dan udara yang bersih, justru sebaiknya masyarakat diajak untuk menggunakan transportasi publik dengan harga yang terjangkau," katanya.

"Artinya kita memberikan insentif agar masyarakat memilih menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi," tutupnya.