Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist
Sejumlah partai politik yang menolak menjadi oposisi di pemerintahan yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto disorot analis komunikasi politik, Hendri Satrio.
Pengamat yang akrab disapa Hensat itu membaca salah satu alasannya karena kurangnya dukungan dari masyarakat saat Pemilu 2024, sehingga kursi parlemen mereka tak meningkat.
"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada
reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat lewat keterangan resminya yang diterima
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (1/9).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PKS dan Partai Demokrat.
Kedua partai itu dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di Pemilu 2024 padahal kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.
"
Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat Pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.
"Lihat PKS hanya naik 3 kursi di parlemen tahun ini, Demokrat bahkan turun kursinya, itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat," lanjut Hensat.
Hensat menegaskan, oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan untuk pemangku kebijakan.
"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," tandas Hensat.
