Berita

Aktivis Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) menggelar demo di depan Gedung KPK/RMOL

Nusantara

Aktivis Demo di KPK, Minta Menteri Trenggono Ditangkap

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah aktivis dari Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) mendesak KPK segera menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terkait kasus dugaan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ilegal berkedok budi daya.

Desakan itu disampaikan sekitar 20 orang dari ANLI saat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (30/8).

Koordinator lapangan, Amar Souwakil S mengatakan, pihaknya mendukung KPK menindak dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,8 triliun dari jumlah kuota tangkap BBL yang berkisar 493 juta ekor benih.


"Tangkap Menteri KP. Tangkap seluruh perusahaan yang monopoli ekspor BBL berkedok budi daya," kata Amar dalam orasinya.

Anwar menjelaskan, dugaan ekspor BBL berkedok budi daya itu terjadi akibat adanya Peraturan Menteri KP nomor 7/2024 yang melegalkan ekspor BBL dan menimbulkan pasar gelap.

"KPK harus segera memanggil Menteri KKP dan pimpinan perusahaan ekspor ilegal. Dugaannya, terbit Permen yang melanggar proses. Sudah ada niat jahat untuk monopoli dan korupsi. Ada bukti Permen hanya untungkan segelintir orang dan merugikan nelayan dan pembudi daya," pungkas Anwar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya