Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep/Ist

Hukum

Jadi Anak Presiden, KPK Minta Kaesang Hidup Sederhana

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 13:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai anak Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Kaesang Pangarep bisa menjadi role model antikorupsi dengan tidak bergaya hidup mewah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan alasan KPK membutuhkan klarifikasi dari Kaesang soal dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan untuk bepergian ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Alex mengatakan, surat undangan yang akan dikirim ke Kaesang dilakukan dalam ranah pencegahan dan juga pendidikan antikorupsi.


"Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? kita tahu ya, saudara Kaesang sekarang menjadi Ketua Umum PSI. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat siang (30/8).

Dalam rangka itu, kata Alex, KPK mendorong agar adik dari Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka itu dalam perilaku kehidupan sehari-harinya bisa menjadi role model nilai-nilai antikorupsi.

"Salah satunya apa nilai-nilai anti korupsi? Hidup sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang-benderang," pungkas Alex.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya