Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

PKS Dituduh Partai Pemburu Kekuasaan Gegara Singkirkan Anies

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 07:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik saat ini menganggap bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan lagi partai kader, melainkan partai pemburu kekuasaan.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons pernyataan dari PKS yang dianggap tidak sesuai realita politik, yakni menyarankan Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik (parpol) agar dapat mengikuti kontestasi politik.

"Pernyataan PKS DKI ini bisa ditafsirkan sebagai sikap putus asa dan frustrasi karena gagal jadikan Anies Presiden pada Pilpres 2024," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat (30/8).


Karena menurut Muslim, pernyataan itu bertentangan dengan realitas politik. Di mana, tanpa jadi ketua umum partai, Joko Widodo bisa 2 kali menjadi presiden dengan dukungan infrastruktur parpol.

"Padahal Joko Widodo bukan pengelola partai politik, hanya by desain. Jokowi diuntungkan dengan dukungan oligarki untuk berkuasa dua periode. Pernyataan kader PKS itu semakin meyakinkan publik PKS bukan partai kader tetapi partai pemburu kekuasaan," tegas Muslim.

Sedangkan Anies Baswedan, kata Muslim, berhadapan dengan kekuatan oligarki parpol dan pemilik modal, sehingga harus disingkirkan atau tersingkir.

"PKS berbalik musuhi Anies di DKI? Atau membuang Anies di DKI karena telah terbeli oleh oligarki dan Istana? Sehingga harus membuang Anies?" kata Muslim.

"PKS yang juga sudah berpengalaman kelola partai selama ini juga gagal menjadikan kadernya presiden kok. Jadi nggak ukuran punya partai lalu bisa jadi presiden," pungkas Muslim.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya