Berita

Ilustrasi/RMOL

Tekno

Senator Republik Pertanyakan Rencana PHK Massal Intel

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 16:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Intel memangkas lebih dari 15.000 pekerjaan mendapat tanggapan serius dari senator Republik Rick Scott.

Dalam suratnya pada Rabu (28/8) waktu setempat, Scott meminta CEO Pat Gelsinger menjelaskan alasan pemangkasan tersebut mengingat perusahaan teknologi itu akan menerima hibah dan pinjaman hampir 20 miliar dolar AS untuk meningkatkan produksi chip mereka dari pemerintah.

Scott mempertanyakan apakah penghargaan yang direncanakan Departemen Perdagangan telah gagal untuk mencegah perusahaan melakukan pengurangan.


"Apa yang ingin dicapai Intel dengan pemutusan hubungan kerja ini, dan mengapa investasi miliaran dolar pembayar pajak AS belum cukup untuk mencegah terjadinya PHK?" tanya Scott, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/8).

Scott ingin Intel merinci berapa banyak karyawan AS yang akan kehilangan pekerjaan dan apakah pemotongan tersebut akan memengaruhi investasi manufaktur semikonduktor yang direncanakan Intel.

Departemen Perdagangan mengatakan pada bulan Mei, pendanaan tersebut akan mendukung penciptaan lebih dari 10.000 pekerjaan manufaktur dan hampir 20.000 pekerjaan konstruksi untuk proyek-proyek di Arizona, New Mexico, Ohio, dan Oregon.

Intel mengatakan bulan ini pihaknya akan memangkas biaya sebesar 10 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan mengurangi tenaga kerjanya lebih dari 15 persen, dengan mayoritas keluarnya karyawan akan diselesaikan tahun ini.

Gelsinger mengatakan saat itu tenaga kerja Intel 10 persen lebih besar dibanding tahun 2020, saat pendapatannya 24 miliar dolar AS lebih tinggi dibanding tahun 2023 dan ia membutuhkan lebih sedikit orang di kantor pusat dan lebih banyak di lapangan untuk mendukung pelanggan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya