Berita

Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim menerima perwakilan masyarakat di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/8)/Ist

Presisi

Kadiv Propam Klarifikasi Soal Sikap Represif ke Mahasiswa

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Forum guru besar, Akademisi, tokoh masyarakat sipil, pegiat HAM, hingga aktivis '98, melakukan pertemuan dengan Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/8).

Padahal, di awal perwakilan kelompok yang dipimpin Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid hendak menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta pertanggungjawaban penanganan tindakan represif kepada mahasiswa saat unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi itu respons Kadiv Propam, respons Korspri, menyampaikan apresiasi atas aspirasi kami dan akan menuangkan itu ke dalam satu laporan kepada Kapolri secara autentik apa yang Kami sampaikan akan disampaikan semua ke Kapolri,” kata Usman.


Selain itu, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, Irjen Abdul Karim juga akan menghubungi kapolda-kapolda agar dalam penanganan unjuk rasa dapat dibenahi.

“Kadiv Propam janji untuk menghubungi Kapolda-kapolda dimana masalah-masalah itu terjadi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, aksi represif sejumlah oknum anggota Polri terhadap para mahasiswa menjadi sorotan warganet akhir-akhir ini.

Usman menilai, salah satu bentuk represif adalah penggunaan water canon, gas air mata, serta tindakan lainnya untuk memaksa massa aksi membubarkan diri

Sontak saling serang antar aparat dan mahasiswa tak terhindarkan, baik dari sisi polisi dan mahasiswa terkena imbasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya