Berita

Pimpinan Komisi XI pertanyakan dampak positif dari prediksi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bagi rakyat Indonesia terutama kelas bawah/RMOL

Politik

Apa Dampak Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Bagi Rakyat?

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 17:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Bukan hanya dirasakan oleh kelas ekonomi tertentu saja. 

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan dampak positif dari prediksi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan inflasi 2,5 persen yang disampaikan pemerintah bagi rakyat kecil.

“Yang kita inginkan itu, menetapkan ini apa dampaknya? Bagi pemerintah jelas, dampaknya bisa menghitung kira-kira penerimaan berapa, sehingga bisa belanja berapa. Bagi rakyat apa dampaknya Pak? Menetapkan pertumbuhan ekonomi sekian, inflasi sekian, nilai tukar sekian, dampaknya apa bagi rakyat?” tegas Dolfie dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Gubernur BI, OJK, Bappenas, dan BPS di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).


Ia menambahkan, pemerintah telah memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. 

“Kalau kita lihat kelas-kelas tadi, kita enggak yakin itu pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kelas-kelas yang disebutkan tadi (kelas bawah). Mungkin hanya berdampak pada kelas atas,” katanya.

Dolfie pun meminta pemerintah mampu memastikan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 pada 2025 nanti. Terutama bagi rakyat menengah dan kecil yang kurang mampu. 

“Kita setuju tapi kita ingin juga ada indikator yang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Setidaknya kita tahu daya beli masyarakat kita, tahu tambahan pendapatan bagi masyarakat dengan pertumbuhan 5,2 persen, tambahan pendapatan untuk rakyat itu berapa?” tanyanya lagi.

Lanjut Dolfie, pemerintah perlu memperhatikan tambahan pendapatan rakyat Indonesia yang dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi bagi rakyat umumnya berapa tambahan pendapatannya? Kementerian Keuangan, Gubernur BI, OJK, ketika menyusun rencana anggaran gajinya langsung di-adjust naik, rakyat naiknya dari mana?” tegasnya.

“Itu yang kita ingin pastikan pertumbuhan yang 5,2 persen ini juga memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat bukan menenggelamkan masyarakat,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya