Pertama kalinya, pemerintah Israel secara terbuka mengungkap rencananya untuk membiayai upaya penguasaan kompleks Masjid Al Aqsa oleh para pemukim Ilegal.
Mengutip media Israel KAN pada Rabu (28/8), Menteri Warisan, Amichai Eliyahu yang terkenal dengan sikap anti-Palestinanya, telah mengalokasikan dana sebesar 545 ribu dolar AS (Rp8,4 miliar) untuk mendukung tujuan pemukim ilegal Israel menguasai Masjid Al Aqsa.
"Tak lama setelah mengumumkan proyek, Kementerian Warisan Palestina menghubungi Kementerian Kepolisian, yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir untuk mendapat izin menguasai Masjid Al Aqsa," ungkap laporan tersebut.
Menteri Kepolisian Israel, Itmir Ben-Gvir pada Senin (26/8) mengungkap rencananya membangun sinagoga (tempat ibadah umat Yahudi) di lingkungan Masjid Al Aqsa.
Ben-Gvir menekankan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengetahui kebijakan ini sebelum pembentukan pemerintahan koalisi.
Hamas mengutuk rencana Ben-Gvir dengan mengatakan bahwa itu adalah eskalasi yang berbahaya dan selanjutnya menyebutnya sebagai permainan api yang akan membawa wilayah tersebut ke perang agama.
Pernyataan Ben-Gvir muncul beberapa minggu setelah ratusan pemukim yang dipimpinnya, menggerebek halaman Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan pasukan polisi pendudukan.
Status quo, yang ditetapkan sebelum pendudukan Israel di wilayah timur al-Quds pada tahun 1967, menempatkan situs suci tersebut di bawah otoritas Wakaf Islam al-Quds, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania.
Namun, sejak tahun 2003, otoritas Israel telah mengubah pengaturan ini dengan mengizinkan para pemukim memasuki Masjid al-Aqsa tanpa persetujuan dari Wakaf Islam, yang berulang kali menyerukan diakhirinya serangan tersebut.
Ben-Gvir telah memasukkan perubahan status quo di Masjid Al-Aqsa dalam rencana aksi resmi kementeriannya.
Rencananya bertujuan untuk mengubah status quo di Masjid tersebut dengan mengambil alih kendali Yerusalem dan mengizinkan akses bagi para pemukim Israel.
