Berita

Wabah monkeypox meningkat di negara-negara ASEAN/Net

Politik

Pemerintah Jangan Remehkan Wabah Cacar Monyet

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 08:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terkait kasus cacar monyet atau monkeypox yang meningkat di negara-negara ASEAN, agar tidak menyebar luas di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus responsif terhadap kasus monkeypox yang kini sudah terdeteksi di Indonesia.

"Langkah cepat dan responsif harus segera diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk," kata Netty kepada wartawan, Rabu (28/8).


Legislator dari Fraksi PKS ini mendorong pemerintah untuk mengikuti protokol Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam menangani monkeypox.

"Misalnya kita terapkan skrining monkeypox di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya  tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru," kata Netty.

Selain itu, promosi penanganan atau kampanye virus cacar monyet harus dilakukan secara masif di fasilitas-fasilitas publik.

"Langkah ini perlu diambil agar masyarakat kita punya pengetahuan terkait Monkeypox, baik gejala, cara penanganan, mau pun pesebarannya di dunia, ASEAN dan Indonesia sendiri," kata Netty.

Menurutnya, pesan akan pentingnya menjaga protokol kesehatan harus sampai ke daerah-daerah.

"Bukan kita ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi mencegah lebih baik dari pada mengobati. Terlebih varian clade 1B yang berkembang di Afrika lebih berbahaya dari clade II," demikian Netty.

Saat ini cacar monyet menjadi perhatian publik seiring penetapan status kegawatdaruratan global akibat wabah infeksi virus penyakit ini untuk kedua kalinya oleh WHO. 

Di Indonesia terdapat 88 kasus kumulatif sejak ditemukan pada tahun 2022. Sementara itu sepanjang tahun 2024, sudah terdapat 14 kasus monkeypox di Indonesia.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya