Mark Zuckerberg Ngaku Pernah Dipaksa AS Sensor Konten Covid-19 Meta

Pendiri sekaligus CEO raksasa media sosial Meta, Mark Zuckerberg baru-baru ini mengungkap bahwa perusahaanya pernah mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menyensor konten khususnya terkait Covid-19.

Dalam surat tertanggal 26 Agustus, Zuckerberg memberi tahu komite kehakiman DPR AS bahwa ia menyesal tidak berbicara tentang tekanan ini lebih awal, serta beberapa keputusan yang dibuat oleh pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp terkait penghapusan konten tertentu.

"Pada tahun 2021, pejabat senior dari Pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten Covid-19 tertentu, termasuk humor dan sindiran," ungkapnya, seperti dimuat Reuters pada Selasa (27/8). 

Zuckerberg menyebut sebelumnya Meta terpaksa menyensor sejumlah konten berkaitan dengan Covid-19 di bawah tekanan Washington. Tetapi saat ini dia berjanji bahwa perusahaannya tidak akan membiarkan hal serupa terjadi.

"Saya sangat yakin bahwa kita tidak boleh mengkompromikan standar konten kita karena tekanan dari pemerintahan manapun dan kita siap untuk melakukan penolakan jika hal seperti ini terjadi lagi,” tegasnya. 

CEO Meta itu juga menegaskan tidak akan memberikan dana tambahan untuk mendukung infrastruktur pemilu AS melalui Chan Zuckerberg Initiative, organisasi filantropisnya.

Dia tidak akan memberikan kontribusi apa pun untuk mendukung infrastruktur elektoral dalam pemilihan presiden tahun ini agar tidak memainkan peran apa pun dalam pemungutan suara November mendatang.

"Tujuan saya adalah untuk bersikap netral dan tidak memainkan peran apa pun atau bahkan terlihat memainkan peran. Jadi saya tidak berencana memberikan kontribusi serupa pada pemilu tahun ini,” tegas Zuckerberg.

Selama pemilu 2020, bos Meta itu menyumbangkan 400 juta dolar AS melalui Chan Zuckerberg Initiative, usaha filantropinya bersama istrinya, untuk mendukung infrastruktur pemilu, sebuah langkah yang menuai kritik dan tuntutan hukum dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa langkah itu partisan.

Surat CEO Meta ditujukan kepada Jim Jordan, ketua komite DPR AS dari Partai Republik. Dalam unggahan Facebook-nya, komite menyebut surat Zuckerberg sebagai kemenangan besar bagi kebebasan berbicara.