Berita

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta partai beringin tak memberikan sanksi kepada Airin Rachmi Diany yang maju pada Pilgub Banten 2024 dengan dukungan PDIP/RMOL

Politik

Airin Duet dengan Kader Banteng, Doli Minta Golkar Tak Jatuhkan Sanksi

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tak perlu ada sanksi dari Partai Golkar bagi Airin Rachmi Diany yang maju pada Pilkada Banten 2024 dengan didampingi kader PDIP, Ade Sumardi.

“Saya mengusulkan kepada teman-teman DPP (Golkar) untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Ibu Airin ya, karena itu hak sebagai warga negara, dijamin konstitusi,” kata politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Doli meminta DPP Partai Golkar memberikan kesempatan kepada mantan Walikota Tangerang Selatan 2 periode itu untuk maju dalam pertarungan Pilkada Banten. 


“Apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar ya tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, jika Airin memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Banten, maka tidak boleh ada yang menghambatnya. 

“Kan enggak ada orang juga yang bisa melarang, kalau dicalonkan dan memenuhi syarat secara Undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan enggak bisa kita hambat gitu,” jelasnya.

Untuk itu, Doli meminta agar Partai Golkar menghargai keputusan Airin tersebut. 

“Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Bu Airin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai (kader) Partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai. Nah oleh karena itu, saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada Bu Airin,” tutup Doli. 

Airin Rachmi Diany bersama Ade Sumardi resmi diusung PDIP untuk maju pada Pilgub Banten 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang (26/8).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya