Berita

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta partai beringin tak memberikan sanksi kepada Airin Rachmi Diany yang maju pada Pilgub Banten 2024 dengan dukungan PDIP/RMOL

Politik

Airin Duet dengan Kader Banteng, Doli Minta Golkar Tak Jatuhkan Sanksi

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tak perlu ada sanksi dari Partai Golkar bagi Airin Rachmi Diany yang maju pada Pilkada Banten 2024 dengan didampingi kader PDIP, Ade Sumardi.

“Saya mengusulkan kepada teman-teman DPP (Golkar) untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Ibu Airin ya, karena itu hak sebagai warga negara, dijamin konstitusi,” kata politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Doli meminta DPP Partai Golkar memberikan kesempatan kepada mantan Walikota Tangerang Selatan 2 periode itu untuk maju dalam pertarungan Pilkada Banten. 


“Apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar ya tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, jika Airin memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Banten, maka tidak boleh ada yang menghambatnya. 

“Kan enggak ada orang juga yang bisa melarang, kalau dicalonkan dan memenuhi syarat secara Undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan enggak bisa kita hambat gitu,” jelasnya.

Untuk itu, Doli meminta agar Partai Golkar menghargai keputusan Airin tersebut. 

“Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Bu Airin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai (kader) Partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai. Nah oleh karena itu, saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada Bu Airin,” tutup Doli. 

Airin Rachmi Diany bersama Ade Sumardi resmi diusung PDIP untuk maju pada Pilgub Banten 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang (26/8).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya